On The Road of Devoted Service for the People
On The Road of Devoted Service for the People
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Ini Saran INDEF untuk Pemerintah Hadapi Inflasi Pangan

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Kamis, 11 Agustus 2022, 23:00 WIB
Ini Saran INDEF untuk Pemerintah Hadapi Inflasi Pangan
Ilustrasi/Net
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eka Puspitawati menyarankan pemerintah perlu memastikan kesediaan barang dan memperhatikan efek psikologis masyarakat dalam rangka menghadapi inflasi yang sudah di depan mata.

“Kunci biar terkendali, selain usaha yang dilakukan pemerintah. Usaha riil yang dilakukan misalnya operasi pasar, bagaimana cara agar suplai pangan dan energi tetap ada untuk menghindari inflasi yang lebih tinggi, maka pemerintah harus bisa menenangkan psikologi masyarakat,” ujar Eka kepada wartawan, Kamis (11/8).

Eka mengurai ada istilah expected inflation atau inflasi yang didorong dari ekspektasi berlebihan atau merasa ketakutan. Jika terjadi ketakutan di masyarakat, maka harga akan lebih cepat naik. Namun menurut dia, ketakutan ini lebih banyak dirasakan oleh pihak swasta.

“Masyarakat secara umum konsumsi lebih banyak dipenuhi dalam negeri. Yang barang impor yang terdistruksi besar besaran atas goncangan internasional. Kalau dari masyarakat belum banyak kena imbas, asal tidak di blow up. Kalau dari pengusaha khawatir itu pengaruhnya ke masyarakat,” katanya.

Menurutnya, dalam beberapa bulan ke depan, dengan adanya pembatasan impor, sejumlah pengusaha pasti kesulitan mendapat bahan baku. Ini akan membawa dampak pada bisnis mereka. Meski begitu, Eka percaya inflasi secara keseluruhan masih akan tetap terkendali karena pergerakan masyarakat.

“Dorongan inflasi yang masih disokong oleh tarikan demand, bahwa masyarakat masih beraktivitas, masih berproduksi, melakukan investasi, masih bisa terjaga. Karena inflasi di satu sisi, mengkhawatirkan jika tidak terkendali, tetapi inflasi dibutuhkan untuk mendorong sisi produksi,” ucapnya.

Sebelumnya, inflasi pangan terasa betul pada masyarakat kecil. Jadi tugas pemerintah untuk mengendalikan harga, menurunkan inflasi sampai ke ambang batas wajar tadi.

“Jadi menurunkan 10,47 persen menjadi enam atau bahkan lima persen betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk mensejahterakan rakyat,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Rabu (10/8).

Pada bulan Juli 2022, Inflasi pangan bulanan mencapai angka 10.45 persen dari batas wajar yaitu antara 5-6 persen. Untuk itulah, Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional.

Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP). Salah satu inisiasinya adalah menggelar Operasi Pasar (OP).  

“Mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur bisa turun. Dan harga minyak goreng yang sudah turun, tidak naik lagi,” tutup Perry.

EDITOR: IDHAM ANHARI

ARTIKEL LAINNYA