Dirut BTN Jelaskan Kebutuhan PMN di RDP Komisi VI DPR

Demikian antara lain penjelasan yang disampaikan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Kamis (9/9) lalu.

Dalam RDP tersebut, Haru memaparkan rencana bisnis BTN dalam pembiayaan perumahan untuk lima tahun ke depan. Termasuk kebutuhan dukungan tambahan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp2 triliun pada 2022. 

Adapun untuk menjaga saham negara di bank berkode BBTN itu tidak terdelusi, kebutuhan tambahan modal tersebut nantinya akan dipenuhi melalui skema rights issue. Dengan langkah ini, pemerintah masih sebagai pemegang saham mayoritas atau pengendali di perusahaan BUMN tersebut.