Ekonom: Efek Taper Tantrum FED 2021/22 Tidak Separah 2013, Namun Tetap Harus Waspada

Normalisasi kebijakan moneter AS atau yang dikenal taper tantrum FED merupakan konsekuensi bank sentral AS untuk mengimbangi pemulihan ekonominya.

“Ekonomi AS tumbuh menakjubkan di level 12,20 persen (yoy) pada semester pertama 2021. Ditambah terjadi penurunan terendah pada data pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,4 persen dan adanya tekanan inflantory AS menembus 5,3 persen di Juli 2021. Melihat indikator makro tersebut, pengambil keputusan FED merasa perlu melakukan normalisasi,” ujar pria yang karib disapa ANH ini, Senin (30/8).

Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) ini
mengatakan, tapering FED tahun 2021-2022 menjadi konsen ahli ekonomi dan pengambil kebijakan karena tapering FED sebelumnya, tahun 2013, berdampak pada menciutnya pasar keuangan Indonesia secara signifikan.

Pada 2013, pembalikan modal (capital outflow) besar-besaran terjadi. Rupiah yang sempat berada di bawah Rp 10 ribu per dolar AS anjlok hingga ke level 12.000 per dolar AS pada 2013.

Rupiah terus melemah hingga menyentuh 14.690 per dolar AS pada puncak tapering off FED yaitu September 2015.

"Rupiah menguat kembali karena ada sentimen perang dagang pada 2019, namun sayang penguatan terjadi tidak lama karena pandemi 2020 melanda dunia,” terang Direktur Eksekutif Narasi Insitute ini.

Takdir pasar saham pun tak jauh lebih baik dari rupiah. Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sebelumnya berada di level 5.200 jatuh ke level 4.200 di akhir 2013. Bahkan sempat menyentuh titik terendahnya di bawah 4.000 pada Agustus. 

Kementerian Keuangan mencatat, arus modal yang keluar dari Indonesia saat periode taper tantrum mencapai Rp 36 triliun.

Ditambahkan ANH, prediksi kebijakan normalisasi tapering of FED tahun 2021 bisa terjadi pada September, Oktober, November, atau Desember 2021. Jauh dari prediksi Bank Indonesia sebelumnya yaitu pada pruh pertama 2022.

Bulan apapun nanti yang dipilih FOMC Fed, lanjut ANH, pada pertemuan simposium di Jackson Hole mengutarakan pendapat para petinggi FED bahwa tahun 2021 akan terjadi 1 kali tapering off.

“Meski demikian, kondisi Indonesia tahun 2021 berbeda dari tahun 2013. Kondisi ekonomi Indonesia dalam indikator moneter, dan indikator risiko masih lebih baik tahun 2021 daripada 2013,” sebutnya.

Dalam indikator moneter, cadangan devisa Indonesia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kondisi pada 2013. Cadangan devisa Indonesia per Juli 2021 adalah 137,30 miliar dolar AS, sementara pada Juli 2013 berkisar 99,38 miliar dolar AS.

Begitu juga suku bunga acuan BI, lebih rendah di level 3,5 persen di 2021 dibandingkan 7,5 persen pada 2013.

Indikator risiko juga lebih baik 2021 daripada 2013. Misalnya porsi asing di SBN jauh berkurang di level 22,82 persen pada Juni 2021 dibandingkan 32,54 persen pada Juni 2013.

Porsi asing di IHSG juga jauh turun di level 43,14 persen dibandingkan 60,52 persen pada 2013.

Kemudian porsi utang swasta terhadap total utang Indonesia juga berkurang di level 49,92 persen Juni 2021 dibandingkan 53,57 persen Juni 2013.

Namun demikian, ANH mengingatkan, kondisi ekonomi Indonesia pada 2021 juga punya kelemahan dari 2013. Di mana kelamahan ini terjadi pada indikator pertumbuhan ekonomi, indikator fiskal, dan indikator keuangan.

“Pertumbuhan 2021 diprediksi di level 4,50 persen jauh lebih kecil daripada pertumbuhan 2013 di level 5,78 persen. Pertumbuhan kredit Juni 2021 yang 0,59 persen dibandingkan 21,60 persen 2013 dinilai tidak banyak membantu pertumbuhan ekonomi di saat momen tapering off. Meski efek taper tantrum FED 2021 tidak separah 2013, ekonomi Indonesia tetap memiliki kerentanan ekonomi,” papar ANH.

Kerentanan ekonomi tersebut, kata ANH, cukup fundamental. Karena terdapat pada besarnya defisit fiskal, rasio utang pemerintah terhadap PDB tinggi dan utang swasta dan total utang dalam triliun rupiah yang melonjak 2021 dibandingkan 2013.

“Utang swasta lebih besar di level 207,2 miliar dolar AS di Juni 2021 dibandingkan 142,5 miliar dolar AS di Juni 2013. Defisit fiskal yang tinggi 5,7 persen dibandingkan 2,3 persen di 2013 akibat digenjot untuk stimulus fiskal menangani dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi Covid-19. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang besar mencapai 41,63 persen dibandingkan 24,94 persen di 2013. Total utang nasional baik swasta dan pemerintah lebih besar di level Rp 6.554 triliun di Juni 2021 dibandingkan Rp 2.375 triliun di Juni 2013,” beber ANH.

Ia pun berharap kerentanan tersebut harus dapat diantisipasi dengan melakukan debt management terhadap SBN, utang Swasta, dan utang BUMN dengan lebih baik.

“Di saat yang bersamaan, defisit pada neraca transaksi berjalan saat ini dapat dikatakan berada pada level manageable. Defisit neraca transaksi berjalan 2020 sebesar minus 0,4 persen PDB atau 4,7 miliar dolar AS dibandingkan minus 3.19 persen PDB atau 29,1 miliar dolar AS," jelasnya.

"Dengan demikian, depresiasi rupiah yang diprediksi sebagai dampak ikutan tapering off 2021 tidak terlalu dalam. Rupiah terdepresiasi diprediksi paling dalam di level Rp 15.000 pada saat tapering diumumkan. Adapun dampak lain seperti meningkatnya imbal hasil surat utang (Yield SUN) akibat tapering off dapat dinormalisasi melalui pembelian SUN oleh Bank Indonesia,” tambah ANH.

Menurut ANH, Bank Indonesia melalui SKB III dari Skema Burden Sharing 2021-2022 telah menjadi standby buyer baik di pasar primer maupun di pasar sekunder, sehingga resiko peningkatan Yield SBN dapat diminimalkan.

“Dengan intervensi BI tersebut, semoga tapering off 2021/22 terhadap depresiasi rupiah masih dalam batas fundamentalnya yang wajar. Semoga,” demikian Achmad Nur Hidayat.