CPI Angkat Kaki, Operasional WK Rokan Dialihkan ke PHR

Dukungan para pemangku kepentingan terhadap perubahan pengelolaan WK Rokan terlihat dari kehadiran mereka dalam acara Seremoni Alih Kelola WK Rokan, yang diselenggarakan secara hybrid  di Pekanbaru dan Jakarta pada Minggu malam (8/8).

Di antara tokoh yang hadir adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir; Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI; juga Gubernur Riau, Syamsuar beserta jajarannya.

Ikut hadir pula Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; Direktur Utama CPI, Albert Simandjuntak; dan Direktur Utama PHR, Jaffe Suardin Arizona. Pun dengan sejumlah Perwakilan Komisi Pengawas SKK Migas.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan, alih kelola WK Rokan dari PT CPI ke PHR merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia.

Setelah PT CPI berhasil mengelola wilayah kerja tersebut dengan baik, maka diharapkan PHR dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai. Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas menyampaikan terima kasih kepada PT CPI.

“Sejak pertama kali diproduksikan pada 1951 hingga 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan,” kata Arifin.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menambahkan, selain karena telah menghasilkan kinerja yang baik, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT CPI yang telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia, serta pelaksanaan kegiatan CSR di Riau dan wilayah Indonesia lainnya.

Alih Kelola Berjalan Mulus

Dwi Soetjipto juga bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Dalam rangka mendukung capaian 1 juta BOPD pada 2030, maka sejak dua tahun lalu kami bekerja keras, mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24 persen produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” ujar Dwi Soetjipto.

Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak. Hasilnya, sejak HoA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan.

Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal 8 isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola. Yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi, serta pengelolaan lingkungan.

“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kepada Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak,  menyampaikan apresiasinya atas proses alih kelola ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina, sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, andal, dan lancar. Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara,“ kata Albert.

Keberlanjutan WK Rokan

Pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi WK Rokan sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24 persen dari produksi nasional, dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi. Menteri Arifin berharap, PHR berkomitmen melakukan investasi yang masif agar produksi dari wilayah kerja tersebut dapat ditingkatkan.

“Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 mendatang,” jelas Arifin.

Lebih lanjut, Dwi Soetjipto mengatakan, persiapan yang telah dilakukan pada masa transisi dapat menjadi modal PHR mengembangkan WK Rokan. Ke depan, diharapkan PHR memaksimalkan potensi yang ada di WK tersebut, antara lain melalui penerapan teknologi lanjutan.

Hal ini harus dilakukan mengingat kontrak baru WK Rokan menganut sistem PSC Gross Split yang merupakan suatu tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Oleh karena itu, Pertamina dituntut untuk tetap profesional dalam mengelola WK Rokan, serta meningkatkan investasi untuk dapat memaksimalkan produksi. Mengingat potensi WK Rokan yang masih cukup menjanjikan.

Terlebih, dengan tambahan sumur-sumur baru yang dibor tahun ini, produksi WK Rokan diharapkan dapat mencapai 165 ribu barel per hari pada akhir 2021. Selanjutnya WK Rokan diharapkan tetap menjadi salah satu penghasil utama minyak nasional.

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, sebagai induk usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyampaikan, pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan kebanggaan bagi Pertamina dan bangsa Indonesia. Serta wujud dukungan dari segenap bangsa Indonesia sehingga alih kelola berjalan dengan baik.

Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, Pertamina melalui PHR juga telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memastikan kelancaran  operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial , komersial, asset supply chain management serta IT.

“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses keandalan tapi aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) tetap menjadi perhatian kita semua,” tegas Nicke.

Kepada seluruh manajemen dan pekerja PHR, Nicke berpesan agar terus fokus menjalankan amanah dari Pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat dan bangsa melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.

"Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 miliar standard cubic feet per day (BSCFD) di tahun 2030. Oleh karenanya, selain  kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah serta seluruh stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” papar Nicke.

Ditambahkan Nicke, hingga akhir 2021, PHR berencana melakukan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya.

Sedangkan untuk 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. Ini merupakan komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia.

Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya.