Farah.ID
Farah.ID

Pengamat Filsafat: Kritik Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun Sejalan Dengan Instruksi Jokowi

LAPORAN: YELAS KAPARINO
  • Rabu, 09 Juni 2021, 14:43 WIB
Pengamat Filsafat: Kritik Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun Sejalan Dengan Instruksi Jokowi
Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie/Net
Kritik yang disampaikan pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.760 triliun dinilai sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo terkait pengelolaan anggaran.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi selalu mengingatkan para pembantunya untuk memperhatikan manajemen anggaran negara yang tepat, ekonomis dan sesuai dengan kepentingan nasional dan masyarakat umum.

Demikian disampaikan pengamat filasafat, Albertus Dino, dalam keterangan hari Rabu (9/6).
 
Alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara itu juga mengatakan, kritik Connie yang juga anggota Dewan Pakar Partai Nasdem adalah hal yang sangat lumrah terlebih karena Nasdem yang dipimpin Surya Paloh merupakan salah satu pengusung pemerintahan Jokowi sejak periode pertama.

Sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Partai Nasdem memastikan pemerintahan Jokowi mengelola anggaran negara sesuai kebutuhan  dan manfaat.

“Dan yang pasti anggaran sebesar Rp 1.760 triliun untuk alutsista tidak boleh jadi bancaan, seperti yang terdahulu yang banyak melahirkan mafia alutsista di Kemenhan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kritik yang disampaikan Connie Rahakudini itu adalah pil sehat bagi Menhan Prabowo Subianto untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan kebijakan-kebijakan di Kemenhan.

Apalagi sudah ada kader Gerindra, yakni Edhy Prabowo, yang dikenal sebagai anak emas Menhan Prabowo Subianto yang meringkuk sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Anggaran Rp 1.760 triliun sangatlah besar, dan yang namanya belanja alutsista memang tidak secara langsung memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat beda dengan anggaran pembangunan infrastruktur yang jumlah lebih besar tapi langsung dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, airport, jalan raya, waduk dan sebagainya,” urai dia lagi.

Belanja alutsista untuk meremajakan alutsista yang sudah usang merupakan bagian dari kewajiban negara dalam hal memastikan keamanan masyarakat terjamin, juga dalam hal memastikan perlindungan terhadap kekayaan negara Indonesia.

“Anggran alutsista Rp 1.760 tirliun itu mungkin tidak akan jadi isu hangat jika pengunaannya transparan dan digulirkan tidak saat perekonomian masyarakat sedang drop akibat pandemi Covid-19 yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Dimana anggaran negara saat ini lebih baik difokuskan untuk penyelamatan ekonomi dulu dibandingkan belanja alutsista. Kalaupun mau belanja alutsista yang ikuti saja anggaran Restra alutsista sesuai MEF yang harus selesai hingga tahun 2024,” demikian Albertus Dino.

ARTIKEL LAINNYA