Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, program perlindungan sosial dan Bantuan Sosial (Bansos), serta program pengungkit daya beli masyarakat telah selesai dibahas.
Misalnya, terkait program pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga karyawan swasta.
"Untuk mengungkit ekonomi, THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker 6/2021, (THR) dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7. Dan Kemanaker akan membuka posko THR untuk memonitor," ujar Airlangga dalam jumpa pers usai Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/4).
"Untuk ASN dan prajurit TNI-Polri ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), dan dibayarkaan H-10," sambungnya.
Khusus terkait perlindungan sosial dan sembako, Airlangga memastikan program ini akan terus dilakukan menjelang hari H Idul Fitri tahun ini.
"Dan (bulan) Mei dan Juni akan dibayarkan diawal bulan Mei," paparnya.
Kemudian untuk program pengungkit daya beli masyarakat, Ketua Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini juga telah menetapkan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) sejak dari H-10 sampai H-6 Hari Raya Idul Fitri, serta subsidi Ongkos Kirim (Ongkir).
"Dilakukan program Harbolnas Ramadan. Ongkir ditanggung pemerintah ataupun platform digital," ucapnya.
Adapun yang terkait dengan bansos beras, Airlangga mengatakan bahwa program ini masih dimatangkan oleh kementerian/lembaga terkait hingga saat ini.
"Bansos berupa beras ini sedang pematangan, yaitu terkait dengan 10 kilogram (KG) dengan sasaran peserta kartu sembako non PKH (Penerima Keluarga Harapan)," demikian Airlangga Hartarto menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: