Fitch Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pulih Tahun 2021, Airlangga Hartarto: Pemerintah Akan Jaga Momentum

Pertumbuhan ekonomi tersebut terbilang baik mengingat Indonesia sempat mengalami kontraksi 2,1 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Dalam penilaiannya, Fitch mengatakan,  pemulihan ekonomi tersebut didukung stimulus belanja  pemerintah dan ekspor neto Indonesia, termasuk perbaikan harga komoditas.

“Kami memperkirakan momentum pertumbuhan akan didukung lebih lanjut dalam waktu dekat oleh langkah-langkah bantuan fiskal dan belanja infrastruktur,” tulis Fitch dalam rilisnya.  

Pemerintah RI menurut Fitch sudah  memulai program vaksinasi pada bulan Januari dan bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok pada kwartal pertama (Q1) tahun 2022. Menurut Fitch, ini target yang optimistis.

Penilaian Fitch ini diamini Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Pemerintah akan menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan menjaga keberhasilan PPKM Mikro untuk menekan kasus aktif yang saat ini sudah single digit. Selain itu juga percepatan vaksinasi, salah satunya dengan vaksin gotong royong,” ujar Airlangga yang juga Ketua KPCPEN menyikapi penilaiaan Fitch tersebut.

Penerapan UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah Indonesia, diyakini akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi Indonesia.

Dorongan Omnibus Law

Dalam jangka menengah, Fitch berharap pertumbuhan RI akan mendapat dorongan dari penerapan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menghilangkan beberapa hambatan investasi yang sudah berlangsung lama.

Selama ini Fitch melihat pengeluaran pemerintah tetap difokuskan untuk mengurangi dampak akibat krisis kesehatan. Sekitar 4,2 persen dari PDB Indonesia yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk langkah-langkah kesehatan dan bantuan guna  mendukung rumah tangga dan bisnis. Ini meningkat jika dibandingkan 3,8 persen dari PDB yang dicairkan pada tahun 2020.

“Pemulihan sektor riil juga dilakukan dengan  kebijakan yang menstimulus konsumen sekaligus mendorong produksi seperti sektor property dan otomotif. Kami saat ini juga tengah memfinalisasi paket ketersediaan financing untuk sektor horeka (hotel-restoran-kafe),” ujar Airlangga kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL.

Fitch juga melihat pembangunan infrastruktur tetap menjadi kunci jangka menengah dari prioritas pemerintah. Akan, tetapi kapasitas investasinya mungkin terhambat oleh pembayaran bunga yang meningkat, yakni 18 persen dari pendapatan pada tahun 2020.

Selain itu pengeluaran yang diamanatkan secara konstitusional untuk kesehatan dan pendidikan, dan kemungkinan kebutuhan mendukung  modal bagi perusahaan milik negara.

"Lembaga Investasi Indonesia" yang baru dibentuk oleh Otoritas Investasi Indonesia, diyakini akan menjadi sumber pendanaan yang strategis.

Lembaga ini dibentuk untuk membantu pendanaan pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun ke depan. Dana itu berasal dari gabungan dana pemerintah dan sektor swasta, termasuk melalui disinvestasi aset pemerintah, seperti jalan tol.

Peningkatan Ratio Pendapatan

Fitch memperkirakan defisit fiskal akan sedikit menyempit menjadi 5,6 persen pada tahun 2021 dari 6,1 persen pada tahun 2020, secara umum sejalan dengan target pemerintah Indonesia.

Setelah dampak pandemi mereda, Fitch menyatakan konsolidasi fiskal harus dipercepat mulai tahun 2022. Ini  mengingat dukungan luas di seluruh spektrum politik untuk kebijakan fiskal yang berhati-hati dan rekam jejak akumulasi utang yang rendah Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam pandangan Fitch, konsolidasi kemungkinan akan datang dari penghapusan secara bertahap kebijakan bantuan dan rasionalisasi pengeluaran.

Fitch memperkirakan rasio pendapatan akan meningkat secara bertahap menjadi 12,3 persen dari PDB pada tahun 2021. Selanjutnya menjadi 12,8 persen pada tahun 2022. Hal ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi, dari 12,1 persen pada tahun 2020, terendah dalam kategori 'BBB'.

Dampak pandemi pada metrik fiskal Indonesia menurut Fitch tidak separah kebanyakan negara lain yang memiliki peringkat  'BBB'.

Fitch memperkirakan utang pemerintah akan mencapai puncaknya pada sekitar 42 persen dari PDB pada tahun 2022. Namun ini masih jauh di bawah rata-rata negara 'BBB' yakni sebesar 57 persen.