Perluas Keuangan Inklusi Syariah, Pemerintah Gandeng PP Muhammadiyah

"Pemerintah menilai jaringan yang dimiliki PP Muhammadiyah mampu membantu meluaskan capaian indeks keuangan inklusi. Diharapkan hal ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah melambat di tengah pandemi Covid-19,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (23/3).

Airlangga menambahkan, lembaga otonom di bawah PP Muhammadiyah memiliki jaringan pemuda yang sangat luas. Tercatat, ada 28.159 unit jaringan yang dimiliki PP Muhamadiyah di Indonesia, mulai dari lembaga pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

Dengan menggandeng Muhammadiyah, pemerintah berharap dapat meningkatkan pencapaian target indeks iklusi keuangan 2024 menjadi sebesar 90%.  

Airlangga menjelaskan, melalui kerja sama ini, kader PP Muhammadiyah di seluruh Indonesia mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal.

Ditambahkan Airlangga, pada Senin (22/3) kemarin, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman program peningkatan inklusi keuangan syariah antara PP Muhammadiyah, PT Bank Syariah Indonesia, PT Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, dan Asosiasi CEO Master Mind Indonesia. Dalam penandatanganan kerja sama itu, diserahkan secara simbolik akses pembiayaan kepada kader PP Muhammadiyah.

Antara lain, pembiayaan syariah ACMI kepada usaha PP Muhammadiyah, digitalisasi keuangan inklusi Layanan Syariah LinkAja, 100 KUR BSI, seribu buku tabungan BSI untuk pelaku UMKM dari pemuda Muhammadiyah, serta 4.000 tabungan emas, dan seribu keagenan syariah.

“Pemerintah melihat potensi besar yang ada pada pemuda Muhammadiyah untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional. Menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi harus dilakukan dengan saling sinergi antarberbagai pihak,” tegas Airlangga.

Berdasarkan survei OJK tahun 2019 mencatat indeks inklusi keuangan berada diangka 76,19%. Capaian ini melebihi target inklusi keuangan di tahun yang sama sebesar 75 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah justru menurun dari 11,1 persen pada 2016 menjadi 9,1 persen pada 2019. Kondisi ini bertolak belakang dengan demografi Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.

Airlangga melihat, Indonesia punya potensi besar untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah. Modal utama sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim harus bisa dimanfaatkan.

“Ada 87,18 persen penduduk kita dari 255 juta jiwa adalah umat muslim, jika ada saling sinergi antarumat muslim, indeks inklusi keuangan syariah bakal melonjak,” tegas Menko Perekonomian.