Kementerian Keuangan pada Selasa (2/3) mengumumkan, total pengeluaran pemerintah akan meningkat mencapai rekor 573 triliun won untuk tahun ini. Artinya naik 11,9 persen dari tahun sebelumnya.
Di sisi lain, pendapatan pajak diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 0,3 persen. Akibatnya rasio utang terhadap PDB sebesar 8,4 poin presentase menjadi rekor 48,2 persen pada tahun ini, jika dibandingkan 43,9 persen pada 2020.
"Kami ingin memastikan tidak ada titik buta yang tersisa ketika menggunakan dana dukungan (untuk usaha kecil), dibandingkan dengan bagaimana kita membelanjakannya sebelumnya," ujar wakil menteri keuangan untuk anggaran, Ahn Do Geol.
Pengumuman stimulus tambahan itu muncul setelah pemerintah mengatakan akan memperpanjang aturan pemberlakuan jarak sosial selama dua pekan secara nasional. Aturan termasuk larangan pertemuan lebih dari empat orang.
Tahun lalu, pemerintah juga telah mengeluarkan stimulus sebesar 310 triliun won, ketika ekonomi menyusut 1 persen, rekor sejak 1998.
Selain dana anggaran tambahan, 4,5 triliun won akan dialokasikan untuk dana pemeliharaan pekerjaan dan subsidi perawatan anak dari anggaran yang ada.
Lebih dari setengah anggaran ekstra akan memberikan bantuan tunai kepada toko-toko dan pegawai yang diberhentikan. Sementara 4,1 triliun won lainnya akan digunakan untuk fasilitas perawatan virus dan pembelian vaksin.
Untuk membiayai stimulus tambahan, Kementerian Keuangan akan meningkatkan penerbitan obligasi negara sebesar 9,9 triliun won dan menyusun kembali rencana pengeluaran lainnya untuk menutupi sisanya.
Sementara itu, banyak pihak juga mendesak agar konglomerat berbagi sebagian dari keuntungan mereka dengan bisnis kecil.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Korea Selatan sedang menyusun anggaran sebesar 15 triliun won atau setara dengan Rp 190 triliun (Rp 12/won) untuk menambah stimulus bagi bisnis kecil di tengah krisis pandemi Covid-19. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: