Soal Kasus BPJS Ketenagakerjaan, Pengamat: Negara Jangan Investasi Di Pasar Modal Kalau Tidak Mau Rugi!

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan/Net

Penurunan nilai investasi (unrealized loss) yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tengah disidik Kejaksaan Agung, karena diduga ada muatan korupsi di dalamnya.

Unrealized loss yang menurun ini terjadi dalam pembukuan Agustus-September 2020, nilainya mencapai Rp 43 triliun. Kemudian, pada Desember 2020 angkanya turun menjadi Rp 22,31 triliun dan pada Januari turun lagi menjadi Rp 14,42 triliun.

Pengamat Hukum Pasar Modal, Indra Safitri menilai berdasarkan hukum pasar modal, kerugian yang dialami BPJS Ketenagakerjaan bukan kerugian negara melainkan kerugian investasi.

"Kalau negara yang dipersonifikasikan dengan seolah-olah modal negara yang ada di BUMN yang berinvestasi di pasar modal itu rugi, tentu di kacamata pasar modal itu adalah kerugian investasi," ujar Indra dalam diskusi virtual Infobank, Selasa (23/2).

Indra mengatakan, dalam hukum pasar modal untung dan rugi itu adalah satu hal yang biasa. Karena nilai saham bisa saja naik dan bisa juga turun, dan menjadi satu hal yang jamak di pasar modal.

"Kalau kita melihat keuntungan ini ada yang namanya keseimbangan. Kapan untung dan kapan rugi, kalau melihat dari pendekatan konteks keuntungan dan kerugian ini," kata Indra.

"Kalau negara tidak ingin rugi ya mestinya negara tidak usah berinvestasi di pasar modal ya, mungkin berinvestasi di yang kira-kira kerugiannya juga tidak ada," sambungnya.

Namun menurut Indra, jika pemerintah ingin mengusut dugaan kejahatan yang menyebabkan BPJS Ketenagakerjaan merugi bisa dilakukan. Hany saja harus menggunakan kerangka hukum pasar modal, bukan justru langsung dilarikan ke dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Saya kira faktornya akan merugikan dalam konteks perkembangan hukum. Jadi hukum itu tidak pernah ditempatkan pada kedudukannya yang sudah kita buat," tuturnya.

"Kalau demikian, kita tidak pernah belajar bagaimana menghitung kerugian yang disebabkan market manipulation, kalau memang kita secara langsung melakukan pendekatan tipikor," demikian Indra Safitri.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Airlangga Berharap Jajaran Partai Golkar Di Daerah Satu Suara Dengan Pemerintah Pusat, Dukung Pemulihan Ekonomi
Ekbis

Airlangga Berharap Jajaran P..

15 Mei 2021 05:23
Launching Aplikasi Hyppe, Wadah Konten Kreator Unjuk Bakat
Ekbis

Launching Aplikasi Hyppe, Wa..

12 Mei 2021 22:17
Pastikan Pelayanan Berjalan Baik, Direksi BRI Blusukan Ke Sejumlah Kantor Cabang
Ekbis

Pastikan Pelayanan Berjalan ..

12 Mei 2021 21:13
Libur Lebaran, bank bjb Imbau Nasabah Tingkatkan Kewaspadaan Dan Tetap Jaga Prokes
Ekbis

Libur Lebaran, bank bjb Imba..

12 Mei 2021 12:15
bjb 60versary, Promo Lucky Birthday Berhadiah Jutaan Rupiah
Ekbis

bjb 60versary, Promo Lucky B..

11 Mei 2021 23:13
AS-China Tegang, Tesla Batal Jadikan Shanghai Pusat Produksi Mobil Listrik Dunia
Ekbis

AS-China Tegang, Tesla Batal..

11 Mei 2021 15:50
Bahlil Janji Sulap Kawasan Lebak Menjadi Mirip KIT Batang
Ekbis

Bahlil Janji Sulap Kawasan L..

11 Mei 2021 03:56
Waspada! Inflasi Masih Akan Terjadi Di Bulan Mei Hingga Akhir Tahun, Ini Kata Core Soal Pemicunya
Ekbis

Waspada! Inflasi Masih Akan ..

11 Mei 2021 02:50