Farah.ID
Farah.ID

Belanja KemenPUPR Disunat, Food Estate Direlaksasi, Pemerintah Kendor?

LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Selasa, 09 Februari 2021, 18:09 WIB
Belanja KemenPUPR Disunat, Food Estate Direlaksasi, Pemerintah Kendor?
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri saat meninjau lumbung pangan di Kalimantan Tengah/Ist
Semangat pembangunan infrastruktur tampaknya mulai dikendorkan pemerintah era Presiden Joko Widodo di tengah pandemi Covid-19 yang belum kunjung mereda.

Imbas pandemi yang belum mereda, setidaknya anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang selama ini jadi ujung tombak pembangunan infrastruktur dipangkas di tahun 2021.

Kementerian di bawah komando Basuki Hadimuljono ini memutuskan melakukan penghematan belanja dalam program PUPR 2021 hingga Rp 17,99 triliun. Alhasil, pagu rupiah murni KemenPUPR yang sebelumnya senilai Rp 128,75 triliun kini menjadi Rp 110,75 triliun.

Ada beberapa langkah dalam penghematan yang dilakukan usai terbitnya Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 terkait refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2021.

Beberapa di antaranya yakni penghematan belanja barang bersumber dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa dan belanja non operasional lainnya. Kemudian penundaan kegiatan swakelola/kontraktual lainnya yang belum/sedang dilelangkan.

Penghematan ini juga mengharuskan penundaan dukungan kegiatan untuk Kawasan Industri Subang, serta relaksasi kegiatan yang tidak bisa terselesaikan tahun ini di Kawasan Industri Batang dan pengembangan food estate untuk dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2022.

Seperti diketahui, untuk program food estate, pemerintah sebelumnya telah menetapkan beberapa wilayah, seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Kemudian di Kabupaten Humbang Hasunsdutan, Sumatera Utara.

Selain dua lokasi provinsi tersebut, pemerintah bahkan berencana mengembangkan food estate hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

Untuk saat ini, KemenPUPR mengaku telah menggarap sekitar 2 ribu hektare lahan untuk keperluan food estate dan mengidentifikasi jaringan irigasi rawa untuk mengairi lahan seluas 28 ribu hektare. Tahun ini, pemerintah menargetkan perbaikan jaringan irigasi untuk pengairan lahan sekitar 137 ribu hektare.

Pembangunan food estate di Kalimantan Tengah sendiri ditargetkan mencapai 168 hektare. Artinya, masih ada jaringan irigasi untuk mengairi 31 ribu hektare lahan lain yang perlu dibangun. Ini baru food estate di Kalteng, masih ada beberapa wilayah yang menjadi PR Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan lumbung pangan nusantara.
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA