Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pemerintah Gelontorkan Rp 5,567 Triliun Untuk Peremajaan Sawit Rakyat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Jumat, 22 Januari 2021, 23:40 WIB
Pemerintah Gelontorkan Rp 5,567 Triliun Untuk Peremajaan Sawit Rakyat
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
rmol news logo Komitmen pemerintah mendukung sektor perkebunan kelapa sawit dilanjutkan pada tahun 2021 ini, dengan melakukan peremajaan sawit rakyat.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, sektor perkebunan kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis nasional.

Bahkan, di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, sektor Kelapa Sawit menurutnya mampu mendukung program Biodiesel (B30).

Untuk merealisasikan itu, Airlangga menyebutkan nominal anggaran yang tidak sedikit untuk peremajaan sawit rakyat ini.

"Dukungan yang utama adalah pemenuhan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp 5,567 triliun," ujar Airlangga dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/1)

Dukungan tersebut, kata Airlangga, tercermin melalui keputusan Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tanggal 22 Januari 2021, yang telah menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021.

"Untuk mencapai target tersebut, BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit akan menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien," terang Airlangga.

Terkait program biodiesel (B30) pada tahun 2021, Airlangga memaparkan target alokasi penyaluran yang dirancang pemerintah adalah sebesar 9,2 juta KL.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, hal itu bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO dan menjaga surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12 persen berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya.

"Dengan demikian target 23 persen bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), diharapkan dapat tercapai," demikian Airlangga Hartarto. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA