Digitalisasi Menuju Keuangan Inklusif, Indonesia Punya Bonus Demografi Yang Tidak Dimiliki Negara Lain

Meskipun digitalisasi memiliki risiko, namun jika dapat dimitigasi dan diimbangi dengan peluang maka akan meningkatkan manfaat.

Assistant Governor Bank Indonesia, Fillianingsih Hendarta mengatakan, Indonesia bukan hanya harus mencapai keuangan inklusif, tetapi juga ekonomi yang inklusif.

"Artinya, ketika seseorang sudah membuka rekening, sudah menggunakan instrumen pembayaran digital, dia bisa menggunakan keduanya itu untuk mendapatkan akses pendanaan atau pembiayaan yang sustain. Itu inklusif ekonomi dan keuangan," jelasnya.

Berbicara dalam webinar Infobank bertajuk "Peran Teknologi Digital Untuk Mendukung Keuangan Inklusif dan Pemberdayaan UMKM" pada Jumat (22/1), Fillianingsih mengatakan, perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi menjadi peluang yang sangat besar untuk melakukan digitalisasi. Terlebih, Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi.

Hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah populasi Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Sebanyak 191 juta di antaranya berusia 15 hingga 64 tahun atau usia produktif.

"Ini ga dimiliki negara lain. Dan kelompok ini adalah kelompok digital atau kita menyebutnya digital native," ucap Head of Payment System Policy Departement BI itu.

Selain itu, potensi digitalisasi juga disumbang oleh UMKM, di mana terdapat 64,2 juta UMKM yang perlu digitalisasi.

Peluang lainnya yang disebutkan oleh Fillianingsih adalah elektonifikasi transasi Pemda, bantuan sosial non tunai, dan transportasi.

Semua itu juga didukung dengan ekosistem digital yang sudah menjamur saat ini, seperti e-commerce, fintech, hingga transportasi.