Cegah Permainan Kuota, Pelaku Usaha Minta Mendag Lutfi Terapkan Tarif Impor

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi/Net

Masalah kelangkaan dan kenaikan harga pangan impor seperti harga kedelai merupakan tantangan bagi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang baru dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Agus Suparmanto.
 
Tidak hanya kedelai, komoditi bawang putih hampir setiap tahun mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang disebabkan regulasi nontarif seperti rekomendasi izin impor dari kementerian terkait.

"Sejak diberlakukan RIPH dan SPI, kuota bawang putih selalu jadi sasaran pemburu rente dan mafia pangan," ujar Ketua Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN), Mulyadi kepada wartawan, Selasa (5/1).

Mulyadi menyampaikan, pihaknya menyambut baik pernyataan Mendag Lutfi akan memperlancar arus ekspor impor agar ketersediaan dan harga pangan terjaga. Namun kelancaran ekspor impor tersebut terlebih dahulu harus dipangkas peraturan kuota yang menjadi akar masalah kelangkaan pasokan dan harga di dalam negeri.

"Buat apa diberlakukan rekomendasi kalau pada akhirnya menjadi permainan para mafia kuota, lebih baik diterapkan tarif, selain negara mendapatkan pemasukan dana juga dapat menghapus praktik pemburu rente," katanya.

Menurut dia, jika setiap kilo bawang putih impor dipungut tarif 2 ribu rupiah, maka negara akan memperoleh pemasukan satu triliun rupiah setiap tahun.

"Ini baru dari satu komoditi, belum dari komoditi lainnya," tegas Mulyadi.

Sementara, Umar Anshori dari Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang (FKP3) berharap Mendag baru memberi peluang yang sama kepada swasta terkait soal impor pangan. Ia berharap tak ada lagi importasi pangan dimonopoli BUMN.

"Padahal kalau terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pangan yang disalahkan pedagang, seperti kasus gula, garam dan kedelai," ujar Umar.
 
Umar pun setuju lebih baik mekanisme impor pangan diserahkan ke pasar melalui tarifisasi agar tidak ada lagi monopoli kuota. Apalagi di tengah negara membutuhkan dana besar untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, pemerintah bisa memberlakukan tarif impor pangan.

Pihak pemerintah melalui Sekjen Kemendag, Suhanto, mengakui 70 persen kedelai untuk bahan baku tempe tahu masih impor. Produksi kedelai lokal hanya memenuhi 30 persen sehingga produsen tempe tahu masih mengandalkan kedelai impor.

Importasi kedelai sejak tahun 2015 memang sudah tidak lagi diatur, walaupun importasi tersebut harus sesuai NIB. Sebelumnya tahun 2013 sempat diatur namun dampak dari aturan tersebut, yang terjadi adalah kelangkaan kedelai di pasaran sehingga membuat resah para pengrajin tempe dan tahu.

"Akhirnya mulai tahun 2015 sampai akhir tahun 2020 aturan impor kedelai dibebaskan, dan terbukti sejak periode tersebut tidak ditemui gejolak dan kelangkaan kedelai," ujar Suhanto.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Joe Biden Dilantik, Saham Netflix Melonjak 16 Persen
Ekbis

Joe Biden Dilantik, Saham Ne..

21 Januari 2021 08:57
Hari Ini, Lion Air Resmi Buka Penerbangan Surabaya-Berau
Ekbis

Hari Ini, Lion Air Resmi Buk..

20 Januari 2021 19:54
Maknyusnya Peluang Pasar Online Pisang Goreng, Bisa Berdayakan Masyarakat Juga
Ekbis

Maknyusnya Peluang Pasar Onl..

20 Januari 2021 17:27
Tiga Sekawan Ini Bisa Menghabiskan Lebih Dari 1 Ton Pisang Dalam Seminggu Untuk Setiap Outletnya
Ekbis

Tiga Sekawan Ini Bisa Mengha..

20 Januari 2021 16:47
Jadi Angin Segar, Kemunculan Jack Ma Bikin Saham Alibaba Langsung Meroket
Ekbis

Jadi Angin Segar, Kemunculan..

20 Januari 2021 14:31
Ekonom: Merger Gojek-Tokopedia Bantu UMKM Tetap Tumbuh Di Tengah Pandemi
Ekbis

Ekonom: Merger Gojek-Tokoped..

19 Januari 2021 15:45
MWA UI Agendakan Webinar Percepatan Pemulihan Ekonomi, Airlangga Hartarto Didaulat Pembicara Kunci
Ekbis

MWA UI Agendakan Webinar Per..

18 Januari 2021 13:25
Tidak Mau Berat Sebelah, Jokowi Minta Program Kemitraan Investasi Untungkan UMKM Dan Pengusaha Besar
Ekbis

Tidak Mau Berat Sebelah, Jok..

18 Januari 2021 12:26