Diduga Ada Kerja Paksa, AS Larang Impor Minyak Sawit Dari Sime Darby Malaysia

Kantor Perdagangan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menyatakan, keputusan itu diambil setelah melakukan penyelidikan intensif selama berbulan-bulan.

Direktur CBP Ana Hinojosa menuturkan, penyelidikan menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap pekerja, termasuk kekerasan fisik dan seksual, pembatasan pergerakan, intimidasi dan ancaman, jeratan utang, pemotongan gaji, serta kerja lembur yang berlebihan.

"Para importir harus tahu bahwa ada risiko reputasi, keuangan, dan hukum yang terkait dengan mengimpor barang-barang yang dihasilkan dari kerja paksa ke AS," ujar Hinojosa, seperti dikutip Associated Press, Kamis (31/12).

Akibat larangan tersebut, produk minyak sawit atau turunannya yang dapat dilacak ke Sime Darby ditahan di pelabuhan AS. Kiriman dapat diekspor jika perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut tidak diproduksi dengan kerja paksa.

Tiga bulan sebelumnya, Washington juga memberlakukan larangan yang sama untuk perusahaan minyak sawit Malaysia lainnya, FGV Holdings karena alasan serupa.

Penyelidikan terkait kondisi hak asasi manusia pekerja di perusahaan-perusahaan itu diduga dipicu oleh petisi yang diajukan oleh kelompok nirlaba dan firma hukum.

Hasil penyelidikan AP dengan mewawancarai 130 pekerja dan mantan pekerja dari dua lusin perusahaan minyak sawit, termasuk Sime Darby menunjukkan adanya fenomena pemerkosaan hingga pekerja anak.

Sejauh ini pihak Sime Darby belum memberikan komentarnya.

AS sendiri mengimpor minyak sawit mentah senilai 410 juta dolar AS dari Malaysia pada 2020, mewakili sepertiga dari total nilai yang dikirimkan.

Minyak sawit sendiri digunakan untuk berbagai produk, khususnya sebagian besar merek kosmetik, kayu lapis, pestisida, pakan ternak, biofuel, dan bahkan pembersih tangan.