Hadiri Forum Dialog Tri Hata Kirana, 4 Menteri Ini Pastikan Iklim Bisnis Yang Lebih Baik Pasca Pengesahan UU Ciptaker

Luhut Binsar Pandjaitan dalam forum dialog Tri Hata Kirana/Istimewa

Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah diyakini akan memberikan dampak positif bagi iklim bisnis dan investasi di dalam negeri.

Empat orang menteri terkait menyampaikan hal tersebut dalam forum dialog Tri Hata Kirana, yang merupakan bagian dari kegiatan Yayasan Upaya Indonesia Damai (United in Diversity).

Para menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Dalam pemaparannya, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan 44 aturan turunan UU Ciptaker sudah selesai dibahas kementerian terkait.

"Pemerintah masih terus melakukan identifikasi terhadap aturan turunan lainnya agar bisa diimplementasikan sesuai target" ujar Luhut dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/12).

Kemudian, Siti Nurbaya dalam kesempatan itu mengulangi penekanannya tentang masih berlakunya AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Ia mengatakan, UU Ciptaker mempermudah pemerintah untuk mencabut perizinan berusaha bagi perusak lingkungan dengan pencabutan keduanya sekaligus.

"Omnibus Law memberlakukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan didahulukan. Sanksi pidana (juga) berlaku," tuturnya.

Sementara itu, Ida Fauziyah menyatakan UU Ciptaler menjadi penting untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, pengangguran yang mencapai 9,7 juta orang.

ā€œSemakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan investasi yang masuk adalah investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja,ā€ katanya.

Adapun Sofyan Djalil mengatakan, ide dari UU Ciptaker adalah reformasi struktural. Di mana, kebijakan ini akan menyederhanakan permasalahan dalam 12 klaster. Mulai dari tata ruang, kehutanan, bahkan izin untuk perdagangan.

"Selama ini, terlalu banyaknya lisensi dan izin yang ada membuat usaha kecil dan menengah tercekik. Padahal di Indonesia 99 persen bisnis terdiri dari bisnis kecil dan menengah. Sementara kurang dari 1 persen merupakan perusahaan besar," ungkapnya.

"Omnibus Law (UU Ciptaker) akan membuat undang-undang ini lebih tersinkronisasi, simpel. Menjadikan undang-undang ini tidak bertentangan antara satu dan lainnya," demikian Sofyan Djalil.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021
Video

RMOL World View • Diplomasi Halal Saat Pandemi

Senin, 08 Maret 2021

Artikel Lainnya

Kampanye Cinta Produk Dalam Negeri, Indef: Ekspor Kita Rendah Dibanding Negara Tetangga
Ekbis

Kampanye Cinta Produk Dalam ..

09 Maret 2021 02:40
Proyek Strategis Nasional Smelter Kolaka Ditargetkan Rampung 2024
Ekbis

Proyek Strategis Nasional Sm..

08 Maret 2021 15:11
Ekspansi Sektor Perumahan Dongkrak 174 Sektor Ekonomi Lain
Ekbis

Ekspansi Sektor Perumahan Do..

08 Maret 2021 08:40
Teken MoU, BTN Siap Biayai Kebutuhan Rumah 6400 Karyawan Kontrak Pelindo III
Ekbis

Teken MoU, BTN Siap Biayai K..

06 Maret 2021 22:41
Indonesia Masuk Lima Besar Jumlah Startup Terbanyak Di Dunia, Tapi Erick Keluhkan Kinerja Kewirausahaan
Ekbis

Indonesia Masuk Lima Besar J..

06 Maret 2021 21:23
Rumah Kisah Manfaatkan Sistem Pengajaran Berbasis Cloud Milik KidsLoop
Ekbis

Rumah Kisah Manfaatkan Siste..

06 Maret 2021 19:20
Mantap Calonkan Ketum Kadin, Begini Jurus Arsjad Rasjid
Ekbis

Mantap Calonkan Ketum Kadin,..

06 Maret 2021 14:20
Jokowi Andalkan Bahlil Capai Target Ekonomi 5 Persen Di Tahun Ini
Ekbis

Jokowi Andalkan Bahlil Capai..

05 Maret 2021 12:07