RI-AS Teken MOU Pendanaan Infrastruktur Dan Perdagangan Senilai 750 Juta Dolar AS

MoU tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi khususnya di bidang pendanaan pembangunan investasi dan perdagangan. Angka ini merupakan peningkatan dari nilai kesepakatan sebelumnya sebesar 500 juta dolar AS pada tahun 2017- 2018.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah Indonesia, dan Presiden EXIM Bank AS, Kimberly Reed, yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan.

Penandatanganan dilakukan di KBRI Washington, D.C., di sela-sela kunjungan Menkomarinves RI ke AS, yang didampingi Wamenlu RI, Wamen BUMN II, dan Staf Ahli Mendag Bidang Hubungan Internasional.

Dubes Lutfi mengatakan, hubungan bilateral RI-AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi dan stabilitas kawasan.

“MOU ini akan semakin perkuat kemitraan ekonomi RI-AS dalam upaya memperluas bidang kerja sama investasi serta pengadaan barang dan jasa,” ujar Lutfi, dalam rilis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL.

Menko Luhut Pandjaitan juga menyampaikan rasa optimisnya terhadap peningkatan hubungan bilateral RI-AS, dengan berbagai capaian yang telah berhasil diraih dalam kurun waktu terakhir, antara lain perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia, dan komitmen partisipasi AS dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Presiden Exim Bank AS, Kimberly Reed menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, dan lingkungan.

“MOU ini mencerminkan betapa pentingnya Indonesia bagi Pemerintah AS,” ujar Kimberly.  

Dengan adanya MOU ini, peluang bagi RI dan AS untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemerintah semakin luas. Selain itu akan mendorong peluang pengembangan usaha, antara lain di sektor infrastruktur, transportasii, energi, infrastruktur rantai pasokan pertambangan, lingkungan hidup, teknologi komunikasi dan informasi, keselamatan dan keamanan, layanan kesehatan, dan informasi geospasial.