Setelah Dapat Perpanjangan GSP, Indonesia Harus Fokus Pada UMKM

Demikian yang disampaikan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah dalam RMOL World View betajuk "Indonesia Kembali ke Pelukan Teman Lama?" pada Senin (2/11).

Teuku mengatakan, perpanjangan GSP merupakan dampak langsung dari kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo ke Indonesia pada Kamis (29/10).

Diperpanjang pada Jumat (30/10), GSP menurut Teuku menjadi bukti berhasilnya diplomasi Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, dengan AS. Mengingat Indonesia sendiri sudah bukan lagi dimasukkan dalam kategori negara berkembang yang menjadi syarat pemberikan fasilitas GSP secara unilateral oleh AS.

"Mungkin dari kedatangan Pompeo kemarin, kedua negara bisa berbicara lebih real tentang status Indonesia yang terdampak oleh Covid-19 ini, sehingga status Indonesia bisa dinormalkan kembali oleh AS menjadi developing countries dan GSP itu dapat diberikan," terangnya.

Teuku menyoroti, fasilitas GSP atau pembebasan bea masuk impor barang ke AS sangat berpengaruh bagi sektor UMKM. Sehingga ia pun berharap perpanjangan tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah untuk fokus pada sektor tersebut.

"Saya berhadap kode ini ditafsirkan sangat baik oleh Indonesia. Jadi dalam hal ini pemerintah hendaknya menyegerakan keberpihakannya pada UMKM," kata Teuku.

Beberapa hal yang dapat pemerintah lakukan dengan melakukan pendampingan, birokrasi, akuntansi, hingga promosi. Lebih lanjut, ia juga berharap Indonesia dapat memperbanyak perdagangan langsung.

"Jadi UMKM kita masuk pasar AS tidak perlu negara ketiga. Karena kalau lewat negara ketiga, competitive advantage akan dirasakan pihak lain," jelasnya.

Di samping itu, Pompeo juga mengatakan, keberhasilan Indonesia untuk mendorong AS memperpanjang GSP menjadi langkah awal. Menurutnya, Indonesia pun dapat mendorong AS untuk mengalihkan perusahaan-perusahaannya yang terdampak di China.

"Hendaknya kita jangan cepat puas, kita harus mengingatkan Pompeo untuk mengalihkan perusahaan-perusahaan AS yang terdampak di China," imbaunya.

GSP merupakan fasilitas perdagangan yang diberikan secara unilateral oleh AS kepada negara-negara berkembang sejak 1974. Indonesia sendiri mendapatkan fasilitas GSP untuk pertama kalinya pada 1980.