Keputusan itu diambil melalui United States Trade Representative (USTR), pada Jumat (30/10).
"Keputusan ini diambil setelah USTR melakukan reviw terhadap fasilitas GSP untuk Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun sejak Maret 2018," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual pada Minggu (1/11).
Perpanjangan GSP sendiri Retno katakan selalu diupayakan oleh Indonesia dalam setiap kesempatan pertemuan dengan AS, salah satunya ketika Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berkunjung pada Kamis (29/10).
"Dalam kunjungan Menlu AS Mike Pompeo tiga hari yang lalu ke Indonesia, baik dalam pertemuan bilateral dengan saya dan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo, isu GSP ini juga kita bahas bersama," lanjut Retno.
Retno menuturkan, pemberian fasilitas GSP merupakan salah satu wujud konkret kemitraan strategis kedua negara yang menguntungkan satu sama lain.
"Keputusan USTR ini tentunya kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan dapat terus kita manfaatkan untuk memperkuat perdagangan kita dengan AS," paparnya.
Adapun proses perpanjangan sendiri, Retno katakan telah dikawal langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Di mana tujuannya untuk menciptakan perdagangan yang kuat dan menjadi katalis investasi kedua negara.
Untuk selanjutnya, ia juga menyebut, kedua negara sepakat untuk mengupayakan pembahasan kemitraan perdagangan yang lebih komprehensif dan permanen.
GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang sejak 1974. Indonesia sendiri mendapatkan fasilitas GSP untuk pertama kalinya pada 1980.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi telah memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia. 
.jpeg)
.jpeg)
