Realisasi PEN Jauh Panggang Daripada Api, HIPMI: Apakah Komite Kebijakan Punya Kontrol Sampai Di Lapangan?

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Anggawira menyebutkan faktanya kondisi perekonomian Indonesia sedang cukup keras dan sulit.

"Apalagi kalau kita lihat negara tetangga kita seperti Singapura dan juga baru-baru ini Korsel (Korea Selatan) sedang dalam kodisi yang bisa dibilang krisis," ujar Anggawira dalam diskusi virtual Populi Center Smart FM bertajuk "Menanti Gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi", Sabtu (25/7).

Sebagai contohnya adalah program bantuan untuk Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang secara seremonial telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini, Hipmi belum melihat secara riil kelanjutan program tersebut.

"Itu kan digembar gemborkan Pak Jokowi memberikan bantuan langsung sebesar 25 juta rupiah untuk pelaku UMKM. Ini faktanya seperti apa dan mekanismenya bagaimana," ucap Anggawira.

Bahkan, setelah Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terbentuk, Hipmi juga belum mendapatkan mekanisme teknis yang nyata dari pemerintah.

"Kita pun dari Hipmi hingga saat ini belum dapat bentuk teknisnya seperti apa. Kan enggak mungkin lembaga kepresidenan yang mendeliver (menyalurkan) bantuan-bantuan tersebut," tutur Anggawira.

Oleh sebab itulah kemudian Anggawira meminta pemerintah, secara khusus Presiden Jokowi untuk memastikan pelaksanaan program-program PEN bisa diawasi secara baik di lapangan oleh Komite Kebijakan. Jika tidak, maka hal itu menjadi perntanyaan besar.

"Karena itu perlu sekali. Apakah komite ini punya kontrol sampai ke arah sana? Hal-hal seperti ini yang secara teknisnya harus diatur secara konkret," harap Anggawira.

"Ini kan perlu realisasi secara cepat. Faktanya secara policy ada tapi secara fakat di lapangannya masih jauh panggang dari api," pungkasnya.