Hampir Rampung, Pertamina Targetkan Seluruh SPBU JBT Sudah Terdigitalisasi Pada Agustus 2020

Pertamina menargetkan, seluruh SPBU JBT di Indonesia akan terdigitalisasi paling lambat pada Agustus 2020 ini.

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, memang terjadi keterlambatan dalam penuntasan pelaksanaan program digitalisasi SPBU sejak Maret 2020. Hal ini dikarenakan kondisi pandemik Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia.

“Bahwa ada keterlambatan sejak Maret karena pandemik Covid-19 yang menyebabkan permasalahan spare part, proses instalasi dan integrasi di mana kegiatan tersebut membutuhkan kunjungan fisik tim teknis ke SPBU,” kata Fajriyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7).

Fajriyah menjelaskan, Pertamina diwajibkan untuk mendigitalisasi SPBU, khususnya JBT sebanyak 5.518 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berbagai tahapan pelaksanaan program ini sudah dilakukan, mulai dari survei hingga pekerjaan sipil SPBU baik untuk disepenser automatic tank gauge (ATG), instalasi IT, integrasi sistem hingga pengetesan.

“Untuk instalasi ATG sudah 88 persen atau sebanyak 4.886 SPBU. Instalasi IT sudah 86 persen atau sebanyak 4.756 SPBU. Kemudian integrasi sistem sudah 75 persen atau sebanyak 4.123. Dan yang sudah kita tes sebanyak 54 persen atau sebanyak 2.982 SPBU,” jelasnya.

Fajriyah pun mengatakan, Pertamina menargetkan akan menyelesaikan persiapan program digitalisasi SPBU JBT ini paling lambat Agustus 2020 ini. Selain pandemik Covid-19, berbagai kendala juga dihadapi Pertamina dalam upaya penuntasan program digitalisasi SPBU ini.

“Seperti, masih banyak SPBU yang kondisinya sudah tua-tua dan harus dilakukan penyesuaian alat agar bisa terintegrasi IT. Bahkan ada juga beberapa SPBU yang tutup atau sedang dilakukan tahap renovasi. Meski demikian, kami terus bertekad untuk menyelesaikan program ini dan optimis bahwa Agustus 2020 ini akan rampung semua,” pungkasnya.

Program digitalisasi SPBU ini diadakan untuk peningkatan akuntabilitas data penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) yang merupakan komoditas yang diberikan subsidi sesuai Perpres 191/2014.

Nantinya, penyaluran BBM menggunakan sistem pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya di titik serah penyalur oleh badan usaha/pelaksana sebagai dasar perhitungan penggantian subsidi.