Anggota Komisi XI DPR Apresiasi Konsep Burden Sharing BI Dan Pemerintah

"Kita menyetujui konsep Surat Keputusan Bersama (SKB) BI dan Menteri Keuangan terkait pendanaan dan burden sharing dengan kriteria Surat Berharga Negara (SBN) jangka panjang tradeable and marketable. Konsep ini one off policy, artinya hanya berlaku dalam postur APBN 2020," ujar anggota Komisi XI DPR bidang Ekonomi dan Perbankan, Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

Dijelaskan, konsep burden sharing digunakan untuk mengatasi pendanaan Public Goods dan Non Public Goods. Dimana, pembiayaan public goods yang meliputi sektor kesehatan senilai Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial senilai Rp 203,90 triliun dan sektor Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah senilai Rp106,11 triliun nantinya akan ditanggung BI.

"Totalnya senilai Rp 397,56 triliun yang ditanggung BI sepenuhnya. Ini sebesar reserve repo rate dengan penerbitan SBN secara khusus ke BI melalui private placement," terang politisi Partai Gerindra itu.

Sedangkan pengadaan Non Public Goods meliputi sektor UMKM senilai Rp 123,45 triliun, korporasi non UMKM senilai Rp 53,57 triliun, serta lain-lainnya sebesar Rp 328,87 triliun ditanggung oleh pemerintah.

"Totalnya Rp 505,90 triliun. Pemerintah melakukan pembiayaan melalui Penerbitan SBN di pasar dengan seluruh bunga ditanggung Pemerintah," tambah dia.

Komisi XI DPR mengingatkan pemerintah agar memiliki strategi dalam pengelolaan utang negara. Utamanya, menyangkut profil jatuh tempo utang harus dipastikan memiliki timeline yang terkendali.

"Kita memahami perlunya menjaga independensi BI agar tetap prudent dengan fokus utamanya menjaga moneter dan inflasi dengan tetap bekerjasama Pemerintah dalam membuka ruang fiskal yang lebih baik," tandas Kamrussamad.