Misbakhun Optimis BI Mau Serap Surat Berharga Negara 0 Persen

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun/Net

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengaku optimistis bahwa arahan Presiden Joko Widodo tentang berbagi beban dalam menghadapi masalah akonomi akibat pandemik Covid-19 akan terealisasi.

Legislator Golkar itu meyakini Bank Indonesia (BI) akan memainkan signifikan dalam konsep berbagi beban itu.

Menurut Misbakhun, permasalahan pandemik telah memberikan dampak berat pada perekonomian nasional dan membuat pemerintah menghadapi kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal II/2020. Kondisi tersebut menyebabkan angka defisit APBN 2020 mengalami pelebaran sangat signifikan.

Di sisi lain, tax ratio mengalami pemburukan. Akibatnya pelebaran defisit harus ditutup dengan utang baru dalam jumlah besar.

"Untuk itu, utang tersebut harus ditekan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Guna menghadapi situasi seperti itu, maka Presiden Jokowi ingin semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ekonomi nasional saling berbagi beban," ujar Misbakhun, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut Misbakhun, mewujudkan konsep berbagi beban antara pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pelaku usaha berarti mempraktikkan semangat kegotongroyongan yang telah mengakar untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit.

Dengan demikian, tanggung jawab terhadap beban soal permasalahan biaya bunga utang tidak hanya di pundak pemerintah.

Namun, seiring dengan makin sulit pasokan likuiditas di pasar, bunga Surat Berharga Negara (SBN) cenderung meningkat dan terus naik. Akibatnya beban biaya bunga di APBN membengkak, sementara kebutuhan anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 membengkak.

"Anggaran jaring pengaman sosial juga naik tajam. Belum lagi anggaran operasional kementerian dan lembaga serta dana transfer ke daerah harus tetap dijalankan," katanya.

Misbakhun menjelaskan, UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 telah memberikan kewenangan baru kepada BI, OJK dan LPS. Menurutnya, sesuai UU itu maka BI bisa membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana.

"Sampai saat ini bunga SBN yang diterbitkan oleh pemerintah diserap pasar maupun oleh BI pada kisaran 7 sampai 8 persen dan punya kecenderungan meningkat. Untuk itu seharusnya dalam rangka pemenuhan anggaran terkait penanganan kesehatan, bantuan sosial dan pelayanan umum baik di pusat maupun yang ditransfer ke pemerintah daerah harus bisa diterapkan surat utang negara dengan bunga nol persen atau biasa dikenal dengan zero coupon bond dan bisa dibeli oleh Bank Indonesia secara khusus," tutur Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun meyakini BI pasti bersedia mengambil peran untuk berbagi beban dengan pemerintah tersebut. Keyakinan Misbakhun itu didasari keinginan BI menjadi bagian dari gotong royong menyelesaikan persoalan pembiayaan APBN yang difokuskan pada kesehatan, bantuan sosial dan pelayanan umum.

"Saya punya keyakinan BI pasti bersedia mengambil peran itu," katanya.

Namun, Misbakhun menduga BI butuh waktu untuk mewujudkannya. Sebab, BI dikenal sebagai lembaga yang menerapkan tata kelola secara ketat dan teguh memegang prinsip independensi bank sentral.

"Saya yakin ini hanya soal waktu. Itu pun tidak akan lama lagi untuk segera terwujud sehingga kebutuhan pembiayaan defisit APBN lewat penerbitan surat utang yang di antaranya berbunga nol persen akan diserap oleh Bank Indonesia," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020
Video

Bergerak Serentak, Seruan Mahasiswa Batalkan OmnibusLaw

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020

Artikel Lainnya

Ikan Arwana Kalimantan Siap Ekspor, Kemenko Marves Targetkan Pengiriman Dilakukan Tiap Pekan
Ekbis

Ikan Arwana Kalimantan Siap ..

13 Juli 2020 04:57
Gugatan 15 T Telkomsel Harusnya Jadi Pengakuan Industri Telekomunikasi Selama Ini Lengah
Ekbis

Gugatan 15 T Telkomsel Harus..

12 Juli 2020 19:13
Menko Airlangga Ajak UMKM Bertransformasi Menuju Ekonomi Digital
Ekbis

Menko Airlangga Ajak UMKM Be..

12 Juli 2020 13:32
Revitalisasi UMKM, Kunci Bangkitkan Ekonomi Di Tengah Pandemik
Ekbis

Revitalisasi UMKM, Kunci Ban..

12 Juli 2020 02:26
Digempur Corona, Indonesia Harus Hidupkan Kembali Ekonomi Kerakyatan
Ekbis

Digempur Corona, Indonesia H..

11 Juli 2020 12:16
Faisal Basri: Kenaikan Kelas Indonesia Berpendapatan Menengah Ke Atas Bertahan 1 Tahun
Ekbis

Faisal Basri: Kenaikan Kelas..

11 Juli 2020 03:45
Budidaya Lobster Model Keramba Dasar Cocok Bagi Perairan Berombak Besar
Ekbis

Budidaya Lobster Model Keram..

11 Juli 2020 01:46
Ada Fasilitas Permodalan, Pemerintah Minta Pelaku UMKM Daftarkan Usahanya
Ekbis

Ada Fasilitas Permodalan, Pe..

11 Juli 2020 00:35