AS Akan Selidiki Skema Pajak Digital Beberapa Negara Termasuk Indonesia, Sri Mulyani Belum Mau Komentar

Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer/Net

Amerika Serikat sedang menyelidiki pajak layanan digital yang diadopsi atau dipertimbangkan oleh Inggris, Italia, Brasil dan negara-negara lain sebagai langkah untuk menertibkan tarif hukuman baru dan meningkatkan ketegangan perdagangan.

Beberapa negara menanggapi bahwa pajak semacam itu adalah cara untuk meningkatkan pendapatan dari operasi lokal perusahaan, termasuk Alphabet Inc (Google) dan Facebook Inc (FB.O).

"Presiden (Donald) Trump khawatir bahwa banyak mitra dagang kami mengadopsi skema pajak yang dirancang untuk menargetkan perusahaan kami secara tidak adil," kata Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dalam sebuah pernyataannya.

"Kami siap untuk mengambil semua tindakan yang sesuai untuk membela bisnis dan pekerja kami terhadap segala diskriminasi semacam itu," lanjut Lighthizer, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (3/6).

Dalam pemberitahuan Federal Register, USTR mengatakan penyelidikan akan mencakup pajak layanan digital yang diadopsi atau sedang dipertimbangkan oleh Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Spanyol, Turki, Inggris dan termasuk Indonesia. Agen perdagangan mengatakan telah meminta konsultasi dengan pemerintah-pemerintah ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri belum mau berkomentar soal ini.  
"Pajak digital saya gak mau jawab dulu," ujar Sri Mulyani sesuai Ratas Kabinet kepada media, pada Rabu (3/6).

Sri Mulyani telah menetapkan untuk perusahaan over the top seperti Netflix dan Spotify yang beroperasi di Indonesia harus bayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen mulai bulan depan.

Ini merupakan langkah tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani tutup kebocoran ekonomi Indonesia.

Namun, Netflix hingga Zoom belum pernah membayarkan PPN-nya dengan dalih bukan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, seperti dikutip dari CNN, Rabu (3/6).

Sendiri sejak 2019 Indonesia berupaya menarik pajak dari barang atau jasa digital asing yang bertransaksi di Indonesia, seperti Netflix dan Spotify, yang diwajibkan membayar PPN 10 persen tahun depan.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020
Video

Bergerak Serentak, Seruan Mahasiswa Batalkan OmnibusLaw

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020

Artikel Lainnya

Ikan Arwana Kalimantan Siap Ekspor, Kemenko Marves Targetkan Pengiriman Dilakukan Tiap Pekan
Ekbis

Ikan Arwana Kalimantan Siap ..

13 Juli 2020 04:57
Gugatan 15 T Telkomsel Harusnya Jadi Pengakuan Industri Telekomunikasi Selama Ini Lengah
Ekbis

Gugatan 15 T Telkomsel Harus..

12 Juli 2020 19:13
Menko Airlangga Ajak UMKM Bertransformasi Menuju Ekonomi Digital
Ekbis

Menko Airlangga Ajak UMKM Be..

12 Juli 2020 13:32
Revitalisasi UMKM, Kunci Bangkitkan Ekonomi Di Tengah Pandemik
Ekbis

Revitalisasi UMKM, Kunci Ban..

12 Juli 2020 02:26
Digempur Corona, Indonesia Harus Hidupkan Kembali Ekonomi Kerakyatan
Ekbis

Digempur Corona, Indonesia H..

11 Juli 2020 12:16
Faisal Basri: Kenaikan Kelas Indonesia Berpendapatan Menengah Ke Atas Bertahan 1 Tahun
Ekbis

Faisal Basri: Kenaikan Kelas..

11 Juli 2020 03:45
Budidaya Lobster Model Keramba Dasar Cocok Bagi Perairan Berombak Besar
Ekbis

Budidaya Lobster Model Keram..

11 Juli 2020 01:46
Ada Fasilitas Permodalan, Pemerintah Minta Pelaku UMKM Daftarkan Usahanya
Ekbis

Ada Fasilitas Permodalan, Pe..

11 Juli 2020 00:35