Kemenaker: 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THR

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah/Net

Ratusan perusahaan dilaporkan ke Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 Kemenaker. Terhitung per 11-25 Mei 2020, sebanyak 453 pengaduan dari buruh melaporkan 336 perusahaan karena dianggap melakukan pelanggaran pembayaran THR.

Dari 453 pengaduan, 146 pengaduan melaporkan THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan THR terlambat bayar, dan 226 pengaduan THR tidak dibayarkan.

“Saat ini kita telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindaklanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat keterangan tertulisnya, Kamis (28/5).

Pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran THR ini difokuskan pada pemilahan 4 kategori pengaduan THR, yaitu THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar, dan THR tidak dibayarkan.

“Jadi para pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan akan memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR. Apakah perusahaan itu termasuk kategori THR belum dibayarkan atau THR belum disepakati. Karena  sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali terkait pembayaran THR,” katanya.

Selain itu, ada kategori THR terlambat bayar bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak tentang penundaan atau pentahapan pembayaran THR. Dan terakhir kategori THR tidak dibayarkan yang harus diusut alasan dan penyebab perusahaan tersebut tidak membayar THR.

 “Yang pasti kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan,” imbuhnya.

Berdasarkan data Kemenaker saat ini, terdapat 1.353 orang pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan pusat di Kementerian Ketenagakerjaan. Nantinya ada sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha bagi perusahaan yang tak membayarkan THR.

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020
Video

Bergerak Serentak, Seruan Mahasiswa Batalkan OmnibusLaw

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020

Artikel Lainnya

Ikan Arwana Kalimantan Siap Ekspor, Kemenko Marves Targetkan Pengiriman Dilakukan Tiap Pekan
Ekbis

Ikan Arwana Kalimantan Siap ..

13 Juli 2020 04:57
Gugatan 15 T Telkomsel Harusnya Jadi Pengakuan Industri Telekomunikasi Selama Ini Lengah
Ekbis

Gugatan 15 T Telkomsel Harus..

12 Juli 2020 19:13
Menko Airlangga Ajak UMKM Bertransformasi Menuju Ekonomi Digital
Ekbis

Menko Airlangga Ajak UMKM Be..

12 Juli 2020 13:32
Revitalisasi UMKM, Kunci Bangkitkan Ekonomi Di Tengah Pandemik
Ekbis

Revitalisasi UMKM, Kunci Ban..

12 Juli 2020 02:26
Digempur Corona, Indonesia Harus Hidupkan Kembali Ekonomi Kerakyatan
Ekbis

Digempur Corona, Indonesia H..

11 Juli 2020 12:16
Faisal Basri: Kenaikan Kelas Indonesia Berpendapatan Menengah Ke Atas Bertahan 1 Tahun
Ekbis

Faisal Basri: Kenaikan Kelas..

11 Juli 2020 03:45
Budidaya Lobster Model Keramba Dasar Cocok Bagi Perairan Berombak Besar
Ekbis

Budidaya Lobster Model Keram..

11 Juli 2020 01:46
Ada Fasilitas Permodalan, Pemerintah Minta Pelaku UMKM Daftarkan Usahanya
Ekbis

Ada Fasilitas Permodalan, Pe..

11 Juli 2020 00:35