M. Misbakhun Beberkan Dana Yang Dimiliki Indonesia Untuk Hadapi Covid-19 Tanpa Utang Lagi

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, dana yang dimiliki pemerintan cukup untuk menghadapi virus mematikan itu.

Pemerintah, sebutnya, masih mempunyai anggaran yang memadai dari Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), juga dari akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Selain itu, dana juga didapatkan dari anggaran yang selama ini disisakan pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan seperti dana Pendidikan di LPDP, dana pungutan bea ekspor sawit (lavy) di BPDPKS, dana Lingkungan hidup di BPDLH, Dana Riset Perguruan Tinggi, yang diinvestasikan di Surat Utang Negara.

“Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan Sebagai Bendahar Umum Negara,” ujanya kepada redaksi, Rabu (25/3).

“Bahkan kalau perlu pemerintah bisa meminjam sebagian dana simpanan milik LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mencapai lebih Rp 150 triliun sebagai cadangan darurat oleh negara untuk keperluan mendadak karena uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk dipinjam negara bila perlu karena posisi dana nya memang tidak sedang digunakan,” katanya lagi menjelaskan.

Tidak hanya itu, Misbakhun juga mengatakan, ada cadangan devisa Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia sekitar 130 miliar dolar ASatau setara dengan lebih Rp 2.000 triliun bila kurs saat ini Rp 16.800 per dolar AS.

Pemerintah cukup menerbitkan open end Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dibeli oleh Bank Sentral dan meminta Bank Indonesia membeli SUN tersebut dengan bunga di bawah 5 persen saja.

Sambungnya lagi, kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai 20 miliar dolar AS akan setara dengan Rp 336 triliun, uang sebesar itu akan sangat cukup dan memadai untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia tanpa harus menggunakan pinjaman dana IMF dan World Bank.

Apabila yang dilakukan pemerintah adalah langkah-langkah yang disebutnya di atas, maka ada sejumlah keuntungan.

Pertama, sebagai negara, Indonesia pada tahap tidak bergantung IMF dan World Bank dan ini menjadi kunci kemandirian. Kedua, tidak terjebak pada bantuan IMF dan World Bank yang sering mengikat pada kebijakan dan policy ekonomi dan politik Indonesia di masa depan.

“Ketiga, Bank Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan cadangan devisa untuk operasi moneter menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saja seperti saat ini. Sehingga operasi moneter nya lebih terimbang untuk yang lain lebih urgent,” masih katanya.

Pada bagian akhir, Misbakhun menambahkan, apabila menerbitkan global bond di saat pasar global sedang terimbas Covid-19 akan terjadi imbal balik, atau rate return SUN yang diterbitkan oleh Indonesia akan sangat mahal biayanya.

“Karena ini adalah kesempatan bagi fund manager asing untuk memeras institusi negara yang sedang membutuhkan uang di saat mereka butuh likuiditas dalam jangka pendek mengatasi kebutuhan belanja negara yang mendesak,” demikian Misbakhun.