Imbas Corona, Asosiasi Jasa Penyedia Internet Minta Pemerintah Beri Keringanan Pajak

Ilustrasi/Net

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung upaya pemerintah mengatasi laju penyebaran pandemic Covid-19. Antara lain usaha pemerintah adalah dengan mengimbau masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

“APJII memiliki 14 IIX )Indonesia Internet Exchange ) yang tersebar di seluruh Indonesia. Konkretnya, memfasilitasi koneksi seluruh konten yang ada di beberapa kampus di Yogyakarta untuk tersambung dengan seluruh IIX APJII sehingga memudahkan para pelajar mengakses konten pendidikan dengan cepat,” kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, Selasa (24/3).

APJII juga mengapresiasi pemerintah yang menyiapkan Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha. Meski begitu, dengan kondisi seperti sekarang ini, semestinya industri telekomunikasi juga mendapatkan keringanan itu.

Menurut Jamal, sektor telekomunikasi juga punya peranan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah yang mengimbau masyarakat untuk belajar dan bekerja dari rumah. Selain itu pula, sektor ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 96/2014 menjadi tulang punggung guna mendukung transformasi digital menuju Indonesia 4.0.

“APJII berharap pemerintah perlu memikirkan industri telekomunikasi untuk mendapatkan paket kebijakan insentif pajak tersebut. Terlebih di situasi pandemic Covid-19 ini, sektor telekomunikasi memiliki peranan yang tak kalah penting,” ujar Jamal.

APJII mengaku telah mengirimkan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Surat tersebut memohon agar  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mempertimbangkan agar seluruh perusahaan Internet Service Provider (ISP) mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan yang dapat diberikan pemerintah.

“Hal ini semata-mata agar perusahaan ISP bisa terus beroperasi dalam situasi seperti ini serta senantiasa dapat terus membantu dalam menyediakan akses dan infrastruktur dalam mendukung arahan Pemerintah,” jelas Jamal.

Perlu diketahui, saat ini dalam kondisi apapun sektor telekomunikasi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa BHP 0,5 persen dan kontribusi USO 1,25 persen yang masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

FinCEN Files, Catatan Transaksi Miliaran Dolar
Ekbis

FinCEN Files, Catatan Transa..

21 September 2020 15:53
Genjot Transformasi Digital, BTN Bakal Akuisisi 25.000 EDC
Ekbis

Genjot Transformasi Digital,..

21 September 2020 14:37
Daya Beli Terus Menurun, Tim Ekonomi Pemerintah Gagal Selamatkan UMKM
Ekbis

Daya Beli Terus Menurun, Tim..

21 September 2020 14:27
Lolos Tahap Pertama Pemilihan Dirjen WTO, Mendag Korsel Ingin Perkuat Perdagangan Multilateral
Ekbis

Lolos Tahap Pertama Pemiliha..

21 September 2020 12:56
Dirut bank bjb Yuddy Renaldi Raih Penghargaan IMF 2020
Ekbis

Dirut bank bjb Yuddy Renaldi..

19 September 2020 16:50
WTO: Transportasi Udara Jadi Sektor Yang Paling Terdampak Covid-19
Ekbis

WTO: Transportasi Udara Jadi..

18 September 2020 18:57
Ingin Tahu Trik Promosi Digital? Yuk Ikuti  Bincang Bisnis Online bank bjb
Ekbis

Ingin Tahu Trik Promosi Digi..

17 September 2020 19:58
BTN Optimis Penyaluran Kredit Dari Dana PEN Bakal Lampaui Target
Ekbis

BTN Optimis Penyaluran Kredi..

17 September 2020 19:42