Menhub Budi Sederhanakan Proses Izin Kepelabuhan Dengan Membentuk Tim Khusus

Hal tersebut disampaikan Budi Karya saat menghadiri perayaan 5 tahun berdirinya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Ballroom Hotel J.W. Marriott, Jumat malam (21/2).

"Saya janjikan adalah kecepatan. Karena dengan adanya kecepatan dari pengurus perijinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu ijin usaha dan sertifikat dan itu bisa dijaminkan," tegas Budi.

Ia akan segera menurunkan tim khusus untuk mengurus proses tersebut.

"Berapa lama, kemana saja, dan siapa saja yang harus ditemui, itu semua akan diurus. Kami akan coba membuat suatu format yang lebih sederhana," jelasnya.

Kebijakan Pelabuhan Nasional pun turut disinggung sebagai upaya mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat.

Kebijakan itu antara lain, menghapus monopoli, menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan, pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otorias pelabuhan, dan yang terakhir adalah mengakomodasi otonomi daerah.

"Ada upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu arahan presiden. Bahwa kita tidak boleh lagi monopoli, jadi kita berikan swasta dan Pemda peluang yang seluas-luasnya," ujar Budi, melansir laman resmi Kementerian Perhubungan, Sabtu (22/2). 

Pada kesempatan ini Budi juga menyampaikan apresiasinya terhadap ABUPI sebagai asosiasi yang mengayomi pengusaha-pengusaha pelabuhan secara baik.

"Kita memang mendorong agar swasta bersemangat untuk membangun indonesia. Pemerintah membutuhkan partner swasta. Dengan adanya ABUPI ini pasti anggotanya mendapatkan suatu pengayoman yang lebih baik. Saya yakin kalau ada semangat-semangat yang bagus dari swasta maka semua pelabuhan akan dikelola secara profesional. Kalau profesional maka dipastikan memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan," tutup Budi.

Hadir dalam acara tadi malam Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, serta Ketua Dewan Pembina ABUPI Carmelia Hartoto.