Di Tangan Khofifah, Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Lampaui Capaian Nasional

Dilansir dari Kantor Berita Rmoljatim, Gubernur Khofifah mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim hingga Triwulan ke III 2019 masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yakni di angka 5,52 persen, lebih tinggi sedikit dibanding tahun 2018 lalu yang mencapai 5,50 persen.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut juga berhasil memberikan kontribusi PDRB (Pendapatan Domestik Rational Bruto) Jatim terhadap PDB Nasional sebesar 14,92 persen.

"Kita bersyukur kalau pertumbuhan ekonomi Jatim sangat solid melampaui nasional. Kekuatan ekonomi di Jatim adalah dari kekuatan kredit UMKM, perdagangan antar daerah serta perdagangan antar provinsi. Ini yang patut kita banggakan,” jelasnya dalam refleksi akhir tahun 2019 Pemprov Jatim di kantor gubernur Jatim, Minggu (29/12).

Ia menjelaskan, guna mempertahankan dan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi Jatim, ia akan menggalakkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 190 triliun di tahun 2020. KUR akan disalurkan oleh perbankan yang beroperasi di Jatim.

Peruntukannya kepada para pelaku UMKM dan wirausaha baru. Mengingat pada tahun 2019 kinerja pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur lebih bagus (11,3 persen) dibanding non UMKM (6,4 persen).

"Coba bayangkan nanti jika KUR itu berjalan UMKM tentu tumbuh pesat. Akan banyak pelaku usaha baru yang masing-masing, misalnya, memiliki 2 asisten saja, maka dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan di Jatim," harap Khofifah.

Selain penyaluran kredit, Pemprov Jatim juga akan memprioritaskan infrastruktur di tahun 2020 dengan menjalankan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur. Dimana di dalamnya ada 218 proyek dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 294 triliun.

Diantaranya berlokasi di Gerbangkertosusila 77 proyek denga total Rp 171,4 triliun. Lalu Bromo Tengger Semeru 47 Proyek dengan kebutuhan anggaran Rp 38 triliun, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan 44 Proyek dengan kebutuhan anggaran Rp 36,436 triliun, 24 proyek di selingkar Ijen (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember) dengan kebutuhan anggaran Rp 36 triliun dan 26 Proyek di Madura dan Kepulauan dengan kebutuhan anggaran Rp 6,5 triliun.

Untuk proyek-proyek tersebut, Pemprov telah membentuk Provincial Project Management Office (PPMO) untuk mengawal pelaksanaanya.

"Awal tahun ini kami akan road show ke kementerian terkait untuk mengawal berjalannya Perpres 80/2019 ini, karena April 2020 nanti sudah dibahas Rencana APBN 2021," pungkas Khofifah.