Sri Mulyani: Fakta Baru Kasus Jiwasraya Bisa Masuk Ranah Hukum

Menkeu Sri Mulyani Menemukan fakta baru terkait Jiwasraya/Net

Ada beberapa fakta terbaru yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RD) antara pemerintah dan PT Jiwasraya (Persero), Senin (16/12).

Fakta itu antara lain, Direktur Utama PT Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko mengaku tidak akan sanggup membayar premi nasabah yang mencapai Rp. 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019.

Namun, Hexana tetap akan mengusahakan pengembalian dana polis tersebut ke nasabah, setidaknya di tahun 2020. Caranya dengan mencari dana dari investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada hal-hal yang ternyata dilanggar Jiwasraya dalam proses bisnisnya. Bahkan masuk ke dalam ranah hukum.

Ia menyatakan akan mengajak pihak kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Tentu dalam hal ini, seluruh data-data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan kepada kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK,"  jelas Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan telah melakukan rapat bersama Komisi XI DPR. Kesimpulannya, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Komisi XI DPR, dan Komisi VI DPR akan mengkaji lebih dalam terkait Good Corporate Governance (GCG) hingga penyebab tekanan likuiditas pada perusahaan asuransi jiwa itu.

"Tadi diminta kita akan bekerja sama. Supaya ini memberikan signal yang jelas dan tegas bahwa pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi, dan juga untuk memberi kepastian pada para investor kecil," tegas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Komisi VI DPR  meminta penegak hukum dan pemerintah mencekal jajaran Direksi Jiwasraya periode 2013-2019. Permintaan disampaikan karena mereka dinilai ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan tunggakan klaim nasabah Jiwasraya.

Selain mencekal direksi tersebut, mereka juga merekomendasikan penyelesaian tunggakan tersebut lewat jalur hukum.

"Komisi VI DPR merekomendasikan penyelesaian permasalahan Jiwasraya lewat penegakan hukum tetap dijalankan dimulai dengan melakukan pencekalan terhadap Direksi Jiwasraya periode 2013-2016," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Airlangga Berharap Jajaran Partai Golkar Di Daerah Satu Suara Dengan Pemerintah Pusat, Dukung Pemulihan Ekonomi
Ekbis

Airlangga Berharap Jajaran P..

15 Mei 2021 05:23
Launching Aplikasi Hyppe, Wadah Konten Kreator Unjuk Bakat
Ekbis

Launching Aplikasi Hyppe, Wa..

12 Mei 2021 22:17
Pastikan Pelayanan Berjalan Baik, Direksi BRI Blusukan Ke Sejumlah Kantor Cabang
Ekbis

Pastikan Pelayanan Berjalan ..

12 Mei 2021 21:13
Libur Lebaran, bank bjb Imbau Nasabah Tingkatkan Kewaspadaan Dan Tetap Jaga Prokes
Ekbis

Libur Lebaran, bank bjb Imba..

12 Mei 2021 12:15
bjb 60versary, Promo Lucky Birthday Berhadiah Jutaan Rupiah
Ekbis

bjb 60versary, Promo Lucky B..

11 Mei 2021 23:13
AS-China Tegang, Tesla Batal Jadikan Shanghai Pusat Produksi Mobil Listrik Dunia
Ekbis

AS-China Tegang, Tesla Batal..

11 Mei 2021 15:50
Bahlil Janji Sulap Kawasan Lebak Menjadi Mirip KIT Batang
Ekbis

Bahlil Janji Sulap Kawasan L..

11 Mei 2021 03:56
Waspada! Inflasi Masih Akan Terjadi Di Bulan Mei Hingga Akhir Tahun, Ini Kata Core Soal Pemicunya
Ekbis

Waspada! Inflasi Masih Akan ..

11 Mei 2021 02:50