Mestinya Ari Askhara Sudah Dicopot Sejak Dulu, Telah Langgar GCG

Ari ASkhara/Net

Ari Askhara telah dicopot dari Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Ari dicopot karena kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pengiriman pesawat Garuda Airbus A330-900 Neo.

Terungkap kemudian bahwa selama satu tahun menjabat sebagai Dirut Garuda, banyak kebijakan Ari yang menuai kontroversi. Ari bahkan dianggap melakukan kesalahan fatal dengan mengganti laporan keuangan Garuda.

Pada 2018, Ari membuat laporan keuangan maskapai Garuda yang harusnya merugi menjadi untung. Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan pun turun tangan dan menemukan adanya pelanggaran pada laporan keuangan tahunan maskapai tersebut. Akuntan Publik Kasner Sirumapea dibekukan oleh Kemenkeu selama 12 bulan karena tindakannya itu.

Kasus bermula dari laporan keuangan emiten dengan kode saham GIAA yang telah diaudit berbalik untung 809,846 dolar pada 2018. Posisi tersebut kebalikan dari kerugian 216,58 juta dolar pada 2017.

Dugaan bahwa Ari adalah orang kuat di Garuda sekaligus anak emas Rini Sumarno, mencuat karena Ari tak pernah tersentuh. Hal inilah yang disayangkan banyak pihak.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranoto menilai seharusnya Ari Askhara sudah dicopot dari Garuda Indonesia saat kasus laporan keuangan tersebut.

Menurut Toto, apa yang dilakukan Ari Askhara tersebut sudah melanggar prinsip good corporate governance (GCG).

"Misal dalam case Garuda, sebetulnya pada saat mereka membuat lapkeu (laporan keuangan) 2018 yang kemudian dianulir oleh OJK (otoritas jasa keuangan) dan otoritas bursa, harus diambil tindakan tegas," kata Toto, Minggu (8/12).

Namun, bukan tindakan tegas, kejadian tersebut hanya memberikan sanksi kepada jajaran direksi BUMN dan komisarisnya. Sanksi berupa denda yang kemudian dibagi menjadi tiga, pertama denda Rp 100 juta kepada Garuda sebagai emiten, kedua denda Rp 100 juta kepada masing-masing direksi, dan ketiga denda Rp 100 juta secara kolektif bagi direksi dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan.

Menurut Toto, sanksi yang diberikan tidak cukup berat bagi jajaran direksi Garuda Indonesia. Apalagi pada saat itu, Rini Soemarno selaku Menteri BUMN secara tegas menyatakan tidak perlu mencopot Ari Askhara.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Erick Thohir Bocorkan Tujuan Utama Program Indonesia Tumbuh
Ekbis

Erick Thohir Bocorkan Tujuan..

15 Agustus 2020 13:29
Ekonom: Pengelolaan APBN Yang Tidak Pasti Bisa Jadi Tempat Bersembunyi Setan-setan
Ekbis

Ekonom: Pengelolaan APBN Yan..

15 Agustus 2020 13:15
Defisit Anggaran Lebih Dari 3 Persen Dalam UU Keuangan Negara Diprediksi Sampai 2024
Ekbis

Defisit Anggaran Lebih Dari ..

15 Agustus 2020 10:39
BTN Pimpin 40 Persen Pasar KPR Nasional
Ekbis

BTN Pimpin 40 Persen Pasar K..

14 Agustus 2020 19:00
Ekonomi Terjun Bebas Hingga 17,1 Persen Untuk Kuartal II, Malaysia Masih Optimis
Ekbis

Ekonomi Terjun Bebas Hingga ..

14 Agustus 2020 15:42
Konsumsi Dalam Negeri Anjlok, Pemulihan Dampak Ekonomi Covid-19 Di China Jadi Lamban
Ekbis

Konsumsi Dalam Negeri Anjlok..

14 Agustus 2020 11:03
Sektor Swasta Perlu Berkontribusi Dalam Perubahan Iklim Di Tengah Pandemik Covid-19
Ekbis

Sektor Swasta Perlu Berkontr..

14 Agustus 2020 00:57
Semangat Baru Layanan BTN Di Era Pandemi
Ekbis

Semangat Baru Layanan BTN Di..

13 Agustus 2020 17:05