Sri Mulyani Akan Sisir Aliran Dana Desa 'Hantu'

Menkeu Sri Mulyani/Net

Fenoma munculnya 'desa hantu' untuk mendapatkan alokasi dana desa, ditanggapi Sri Mulyani dengan tegas.

Sri Mulyani mengaku mendapatkan laporan langsung dari salah satu pihak pemerintahan mengenai dana desa yang disalurkan ke desa tak berpenghuni tersebut. Pihaknya juga telah menemukan nama-nama desa baru tersebut dan akan melakukan investigasi

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer yang ajek dari APBN, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta.  

Dia dan pemerintah akan melakukan evaluasi terkait kebijakan transfer ke daerah dan dana desa.

“Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena ada transfer dana setiap tahun,” ujarnya.

Dia akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisasi persoalan tersebut.

"Jadi kita akan lihat, karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain-lain," jelas Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan mengalokasikam anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019. Indonesia memiliki 74.597 desa, di mana setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.

Dengan fenomena munculnya beberapa desa tak berpenghuni ini membuktikan banyak oknum yang ingin memanfaatkan alokasi dana desa secara tidak bertanggungjawab.

Untuk meminimalisir, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi program dana desa. Salah satu yang akan dilakukannya adalah memperketat aturan pencairan. Dana Desa sendiri dicairkan melalui tiga tahapan. Dana Desa dicairkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dalam tempo tertentu.

Adapun anggaran dana desa disalurkan melalui tiga tahap yakni tahap I sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 40 persen. Pada tahap I, Pemerintah Daerah diharuskan menyerahkan Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahap II diwajibkan memberikan laporan realisasi dan konsolidasi Dana Desa tahun sebelumnya. Dan pada tahap III memberikan seluruh laporan yang ada di tahap I dan II secara lengkap.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020
Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Lebaran

Rabu, 03 Juni 2020

Artikel Lainnya

Resmikan Kios WarNU dan Kartu Santri, Pemerintah Lanjut Target Satu Juta Kartu Digital Dalam Empat Tahun
Ekbis

Resmikan Kios WarNU dan Kart..

05 Juni 2020 11:01
Strategi Reborn Dan Survive, Angkasa Pura I Gandeng Pelita Air Service Luncurkan Pesawat Kargo
Ekbis

Strategi Reborn Dan Survive,..

05 Juni 2020 10:34
PLN Keluarkan Skema Untuk Hindari Lonjakan Tagihan Para Pelanggan
Ekbis

PLN Keluarkan Skema Untuk Hi..

04 Juni 2020 17:44
AS Akan Selidiki Skema Pajak Digital Beberapa Negara Termasuk Indonesia, Sri Mulyani Belum Mau Komentar
Ekbis

AS Akan Selidiki Skema Pajak..

04 Juni 2020 06:52
BP Tapera Bakal Beroperasi, Pasar Perumahan Makin Seksi
Ekbis

BP Tapera Bakal Beroperasi, ..

03 Juni 2020 20:26
Siap-siap, Pengguna Sepeda Motor Akan Diminta Turun Saat Isi BBM
Ekbis

Siap-siap, Pengguna Sepeda M..

03 Juni 2020 17:13
Industri Rokok Elektrik Makin Berkontribusi Bagi Penerimaan Negara
Ekbis

Industri Rokok Elektrik Maki..

02 Juni 2020 17:44
Siap Jalankan New Normal, Begini Skenario Bank BTN
Ekbis

Siap Jalankan New Normal, Be..

02 Juni 2020 11:33