Ekspor Nikel Disetop, Kemlu Siap Lancarkan Diplomasi Ekonomi

Jurubicara Kemenlu, Teuku Faizasyah mengatakan, langkah penghentian sementara ekspor nikel merupakan bentuk logika kepentingan nasional dan prioritas nasional. Sehingga, bukan sebuah nasionalime ekonomi.

Teuku menambahkan, Indonesia akan mengedepankan industrialisasi sebagai prioritas ekspor. Hal tersebut sebagaimana mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

"Kita tidak cukup ruang bicara pengelolaan isu-isu ekonomi yang menjadi kewenangan menteri-menteri teknis. Fungsi koordinasi akan dilakukan Kemenlu berdasarkan penugasan presiden," kata Teuku kepada wartawan, Rabu (30/10).

Dengan adanya penyetopan ekspor nikel, ia menambahkan, promosi diplomasi perdagangan akan dirumuskan kembali.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia menghentikan ekspor biji nikel untuk sementara waktu. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa lalu (29/10).

"Kita setop sementara," tegas Luhut.

Langkah ini diambil karena banyak pelanggaran terkait ekspor bijih nikel menjelang pelarangan 1 Januari 2020 mendatang.

Luhut mengatakan, para penambang menguras habis sumber nikelnya dan melakukan ekspor besar-besaran. Saat ini ekspor biji nikel per bulan mencapai 100-130 kapal dari biasanya hanya 30 kapal per bulan. Kondisi ini dikhawatirkan bakal merusak lingkungan.

"Penyetopannya tetap 1 Januari 2020, tidak berubah. Tapi ini karena tiba-tiba ada lonjakan luar biasa sampai 3 kali target," begitu kata Luhut.

Penghentian sementara ini sekaligus memberi waktu pemerintah unntuk mengevaluasi kebijakan.

Selama ini aturannya ekspor diperbolehkan untuk produsen tambang yang memiliki smelter dan memproduksi nikel dengan kadar 1,7%. Namun, pada kenyataannya mereka yang tidak punya smelter bisa sembarangan ekspor bijih nikel.