YLKI: Pemerintah Takut-Takuti Masyarakat Untuk Bayar BPJS

BPJS Kesehatan/Net

Penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditakut-takuti dan diancam pemerintah. Ancaman itu berupa akan dipersulitnya ketika penunggak BPJS membuat SIM, Paspor hingga kredit Bank.

Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno mengatakan, ancaman yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap para penunggak iuran BPJS merupakan cara yang tidak baik terhadap rakyat Indonesia. Padahal, mayarakat masih membutuhkan edukasi dari pemerintah terkait iuran BPJS Kesehatan.

"Catatan YLKI adalah pemerintah menakut-nakuti masyarakat untuk ikut BPJS ataupun iuran BPJS dengan cara seperti ini. Ini cara-cara yang tidak baik, cara yang diperagakan dilakukan pemerintah cara-cara yang tidak baik kalau itu memang benar dilakukan," ucap Agus Suyatno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/10).

Agus menambahkan, masyarakat Indonesia hanya butuh edukasi dari pemerintah agar bisa taat membayar iuran.

"Justru yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kan edukasinya, bukan kemudian ancamannya, kalau sebentar-sebentar masyarakat diancam ini kan menjadi sesuatu yang gak baik kan," jelasnya.

Seharusnya, lanjut Agus, pemerintah turun langsung memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya keikutsertaan BPJS.

"Bukan hanya kemudian menjadi semacam asuransi kesehatan kita, tetapi juga kepedulian kita terhadap orang lain. Ini yang harus ditanamkan oleh pemerintah, bukan malah sebaliknya memberikan semacam ancaman-ancaman," sesalnya.

Agus berharap pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat dan masukan-masukan dari YLKI sebelum menerbitkan Inpres terkait BPJS Kesehatan.

"YLKI harap ini enggak terealisasi, karena kan kalau ini terealisasi ini menjadi semacam sesuatunya harus dipaksa, ini kan sebenarnya masih wacana, jadi masih banyak peluang untuk masyarakat memberikan masukan," paparnya.

"Jadi jangan sampai kemudian ini terjadi, jadi yang dibutuhkan masyarakat adalah negara kan hadir untuk memberikan pengayoman dan melindungi bukan memberikan tekanan atau ancaman," pungkasnya.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020
Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Lebaran

Rabu, 03 Juni 2020

Artikel Lainnya

Resmikan Kios WarNU dan Kartu Santri, Pemerintah Lanjut Target Satu Juta Kartu Digital Dalam Empat Tahun
Ekbis

Resmikan Kios WarNU dan Kart..

05 Juni 2020 11:01
Strategi Reborn Dan Survive, Angkasa Pura I Gandeng Pelita Air Service Luncurkan Pesawat Kargo
Ekbis

Strategi Reborn Dan Survive,..

05 Juni 2020 10:34
PLN Keluarkan Skema Untuk Hindari Lonjakan Tagihan Para Pelanggan
Ekbis

PLN Keluarkan Skema Untuk Hi..

04 Juni 2020 17:44
AS Akan Selidiki Skema Pajak Digital Beberapa Negara Termasuk Indonesia, Sri Mulyani Belum Mau Komentar
Ekbis

AS Akan Selidiki Skema Pajak..

04 Juni 2020 06:52
BP Tapera Bakal Beroperasi, Pasar Perumahan Makin Seksi
Ekbis

BP Tapera Bakal Beroperasi, ..

03 Juni 2020 20:26
Siap-siap, Pengguna Sepeda Motor Akan Diminta Turun Saat Isi BBM
Ekbis

Siap-siap, Pengguna Sepeda M..

03 Juni 2020 17:13
Industri Rokok Elektrik Makin Berkontribusi Bagi Penerimaan Negara
Ekbis

Industri Rokok Elektrik Maki..

02 Juni 2020 17:44
Siap Jalankan New Normal, Begini Skenario Bank BTN
Ekbis

Siap Jalankan New Normal, Be..

02 Juni 2020 11:33