Nunggak BPJS Kesehatan Bakal Kena Sanksi, Pengamat: Dirutnya Aneh

Dirut BPJS Fahmi Idris/Net

Pemerintah sedang menggodok Instruksi Presiden (Inpres) untuk penunggak iuran  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam Inpres itu, penunggak BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti SIM, Paspor, dan layanan administratif lainnya.

Terkait hal tersebut pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, seharusnya Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris dapat lebih bijak dalam membuat keputusan.

"Sanksi itu kan bukan ciri khas Indonesia, musyawarah untuk mufakat dulu lah ciri khas Indonesia," ujar Hendri saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/10).

Pria yang kerap disapa Hensat ini menambahkan, seharusnya BPJS Kesehatan lebih menggalakkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat.

"Jadi jangan kaya gitu pendekatannya, Direktur BPJS juga aneh gak ada apa-apa langsung hukuman. Coba dong lakukan lagi sosialisasi yang bener, komunikasi lagi yang bener," imbuhnya.

Selain itu, founder lembaga survei kedai kopi ini menyarankan agar internal BPJS melakukan instrospeksi.

"Restrukturisasi lah gaji-gaji nya itu, gak usah gede-gede juga kali," sindirnya.

Hensat turut mempertanyakan sebenernya BPJS Kesehatan merupakan fasilitas negara atau menjadi kewajiban untuk rakyat yang harus dipatuhi.

"Kalau memang kewajiban, utarakan dari sekarang itu kewajiban. Nah kalau kewajiban rakyat disuruh membayar, maka BPJS harus melayani," tegasnya.

Semestinya BPJS Kesehatan pun merestrukturisasi dengan di awali penghematan-penghematan dari internal BPJS itu sendiri.

"Lakukan dulu program-program komunikasi, sosialisasi yang baik. Jangan ujug-ujug mau ada sanksi terus-terusan. Kasian Pak Jokowi selalu dijebak untuk hal-hal yang memberatkan rakyat akhirnya," pungkasnya.
EDITOR:
Tag:

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020
Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Lebaran

Rabu, 03 Juni 2020

Artikel Lainnya

Resmikan Kios WarNU dan Kartu Santri, Pemerintah Lanjut Target Satu Juta Kartu Digital Dalam Empat Tahun
Ekbis

Resmikan Kios WarNU dan Kart..

05 Juni 2020 11:01
Strategi Reborn Dan Survive, Angkasa Pura I Gandeng Pelita Air Service Luncurkan Pesawat Kargo
Ekbis

Strategi Reborn Dan Survive,..

05 Juni 2020 10:34
PLN Keluarkan Skema Untuk Hindari Lonjakan Tagihan Para Pelanggan
Ekbis

PLN Keluarkan Skema Untuk Hi..

04 Juni 2020 17:44
AS Akan Selidiki Skema Pajak Digital Beberapa Negara Termasuk Indonesia, Sri Mulyani Belum Mau Komentar
Ekbis

AS Akan Selidiki Skema Pajak..

04 Juni 2020 06:52
BP Tapera Bakal Beroperasi, Pasar Perumahan Makin Seksi
Ekbis

BP Tapera Bakal Beroperasi, ..

03 Juni 2020 20:26
Siap-siap, Pengguna Sepeda Motor Akan Diminta Turun Saat Isi BBM
Ekbis

Siap-siap, Pengguna Sepeda M..

03 Juni 2020 17:13
Industri Rokok Elektrik Makin Berkontribusi Bagi Penerimaan Negara
Ekbis

Industri Rokok Elektrik Maki..

02 Juni 2020 17:44
Siap Jalankan New Normal, Begini Skenario Bank BTN
Ekbis

Siap Jalankan New Normal, Be..

02 Juni 2020 11:33