Penunggak Iuran BPJS Terancam Tidak Bisa Bikin SIM, Paspor dan Kredit Bank

Senin, 07 Oktober 2019, 19:28 WIB
Laporan: Ahmad Alfian

Fahmi Idris/Net

Pemerintah sedang menggodok regulasi yang nantinya menetapkan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik. Aturan ini nantinya akan berbentuk Instruksi Presiden (Inpres)

Hal itu diungkap oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris dalam Forum Merdeka Barat di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/10).
 
Menurut Fahmi, aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan.
 
"Kita masuk ke fase berikutnya, sedang disusun Inpres di Kemenko PMK yang menginisiasi pelayanan publik," jelasnya.
 
Dalam Inpres ini, nantinya penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak akan bisa memperpanjang paspor, SIM, tak bisa mengajukan kredit perbankan, hingga tak bisa mengurus administrasi pertanahan bila memiliki tunggakan atau belum membayar iuran.

"Dengan adanya instruksi ini, kita bisa melakukan koordinasi penegakan," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang fokus meramu strategi agar BPJS Kesehatan tak lagi defisit. Selain menggodok Inpres ini, pemerintah juga berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Pelita Gelar Doa Bersama Nyelameti Ibu Pertiwi

Senin, 21 Oktober 2019
Video

Pencuri di Semarang Hanya Butuh 10 Detik Gasak Motor

Senin, 21 Oktober 2019
Video

Tidak Ada Tindakan Tegas, Perekonomian Bisa di Bawah 5 Persen

Selasa, 22 Oktober 2019