“Kepastian hukum dan usaha itu perlu terus dijamin oleh pemerintah, tidak hanya eksekutif akan tetapi juga yudikatif. Artinya setiap permasalahan hukum terkait dengan investor harus didudukkan agar putusannya menghasilkan keadilan bagi investor," kata Direktur The Maritime National Istitute (Namarine), Siswanto kepada wartawan, Rabu (25/9).
Pada awalnya, KBN menggugat KCN atas skema konsesi dan masalah porsi kepemilikan saham di KCN setelah dermaga pier I beroperasi.
Namun dalam situs resminya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh KCN terhadap pemegang saham minoritasnya yang diputus (10/9) lalu.
Berkenaan dengan hal ini, Siswanto mengimbau agar sikap dan mental Direksi PT KBN harus diluruskan agar setiap permasalahan internal yang terjadi tidak langsung menggugat ke pengadilan.
Di sisi lain, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Iwan Sumantri meminta semua pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum ini bisa menghormati keputusan kasasi yang telah diambil oleh para hakim agung.
Sebab permasalahan hukum KCN dan KBN yang telah berlarut-larut ini bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia, khususnya di bidang pelabuhanan. Bagi investor, kepastian hukum adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan setiap investasi.
‘’Sebagai negara hukum, semua pihak harus menghormati segala hasil produk hukum yang sudah ditetapkan, kami sebagai KSOP akan menindaklanjuti hasil keputusan MA ini,’’ ujar Iwan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi PT Karya Citra Nusantara (KCN) atas gugatan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dinilai positif lantaran berdampak pada kepastian hukum dan kepastian usaha yang diperoleh investor swasta. 
.jpeg)
.jpeg)
