Indonesia Dan Negara Teluk Bahas Kemungkinan Sepakati Perjanjian Perdagangan Bebas

Itulah poin penting yang muncul dari pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dengan Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council of the Arab States (GCC), Dr. Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Rabu (28/8).

Menlu Retno menyampaikan, dalam pembentukan pengaturan kerangka kemitraan ekonomi Indonesia-GCC adalah termasuk menjajaki kemungkinan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) di antara kedua belah pihak.

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses perdagangan dan penurunan hambatan kerja sama ekonomi. Pada akhirnya dapat mendorong peningkatan investasi langsung negara-negara Teluk di Indonesia.

“Fokus Indonesia dan Negara Teluk adalah memperkuat kerja sama ekonomi yang langsung berdampak bagi kesejahteraan rakyat," ungkap Retno.

Diketahui, kemitraan Indonesia dan Negara Teluk terus berkembang. Dalam 2 tahun terakhir, misalnya, terjadi peningkatan perdagangan sebesar 40 persen. Dari 8,68 miliar dolar AS pada 2016 menjadi 12,15 miliar dolar AS pada 2018.

Di saat yang sama, total investasi negara Teluk di Indonesia meningkat 26 persen. Dari 60,3 juta dolar AS pada 2016 menjadi 76,1 juta dolar AS pada 2018.

“Meskipun terjadi peningkatan kerja sama ekonomi, masih terdapat ruang yang besar untuk mendongkrak kerja sama Indonesia dan Negara Teluk demi kesejahteraan rakyat kedua negara," sambung Retno.

Selain berkunjung ke Kemlu, Sekjen GCC juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKPM dan Kementerian Perdagangan pada Kamis (29/8). Pertemuan beso itu akan membahas sejumlah rencana aktivitas kerja sama untuk disepakati dalam sebuah Joint Plan of Action (JPoA) antara Indonesia dan GCC.

JPoA tersebut akan melengkapi MoU yang telah ditandatangani dengan aspek-aspek kerja sama konkret yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan negara-negara GCC.