Indonesia Harus Punya Rencana Terukur Untuk Maksimalkan Potensi Besar Dalam Ekonomi Halal Dunia

Pandangan ini diungkapkan Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar saat tampil menjadi pembicara kehormatan dalam high level discussion bertema 'Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Islam Dunia' di The Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/8). Sapta mengatakan, Indonesia diyakini mampu menjadi salah satu pemimpin pasar ekonomi syariah karena memiliki modal jumlah penduduk Muslim terbesar dunia.

Dia mengutip pesan dan arahan Presiden Joko Widodo pada peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 di Kantor Bappenas, 14 Mei 2019, soal potensi besar yang dalam produk halal. Berdasarkan data Global Islamic Economy Report di 2023 pengeluaran belanja masyarakat muslim dunia mencapai 3 triliun dolar AS.

"Sayangnya, menurut Global Islamic Economy Indicator, pada 2018 Indonesia masih menempati urutan yang kesepuluh dalam peringkat negara-negara yang menyelenggarakan ekonomi syariah. Dengan memiliki rencana aksi terukur, ditargetkan pada 2024 Indonesia dapat meningkat ke urutan kelima," kata Sapta Nirwandar.

Mantan Wakil Menteri Pariwisata itu optimistis target tersebut bisa tercapai bila didukung ekosistem yang kondusif. Dia menyontohkan Malaysia yang menerapkan konsep ekonomi halal pada produksi, layanan, infrastruktur, dukungan pemerintah, dan sumber daya manusia.

"Peluang yang didapatkan bila kita mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia yakni peluang domestik 218,8 miliar dolar AS. Pasar domestik akan tumbuh 5,3 persen hingga 2025. Peluang ekspor mencapai 249 miliar dolar AS," lanjut Sapta.

Selain itu, masih ada produk substitusi impor senilai 19,5 miliar dolar AS dalam impor produk ekonomi halal. "Industri halal di Indonesia berpotensi untuk menarik investasi asing secara langsung senilai 1 miliar dolar AS dan dapat membuka 127 ribu lapangan pekerjaan baru per tahun. Kita memiliki halal champions antara lain Indofood, Mayora, Garuda Food, Wardah, El Corps, dan lain lain," papar Sapta.

Untuk itu, menurut Sapta, dibutuhkan literasi dan edukasi sebagai konsumen negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. "Sayangnya masih belum ada strategi dan kebijakan pemerintah untuk memberikan kejelasan bagi konsumen dan produsen industri halal di Indonesia," tambah Sapta.

Sebagai contoh wisata halal, belum lama ini ada presepsi soal halal tourism itu ekslusive. Tetapi sebenarnya halal tourism itu extended services, tidak tertutup bagi kaum nonmuslim. Seperti yang dikatakan Bapak Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin yang juga Ketua Majelis Ulama Indonsia (MUI), bahwa bicara wisata halal, yang dihalalkan bukanlah destinasi atau tempat tujuan wisatanya, tapi pelayanannya.

"Termasuk di dalamnya hotel syariah, restoran syariah dan spa pun harus syariah. Potensi wisata halal di Indonesia sangat luar biasa. Sayangnya, belum ditangani secara serius. Karenanya peranan pemerintah dan pengusaha dalam mengembangkan produk dan jasa halal sangat penting, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Bahkan, wisata halal dapat memberikan manfaat bagi semua pihak," tutup Sapta Nirwandar.

Saat tampil pada pembukaan KH Maruf Amin yang juga Ketua Umum Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menyampaikan sejumlah poin penting ekonomi syariah. Juga soal strategi, peluang, dan tantangan menuju masa depan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada sesi diskusi yang digelar IAEI itu tampil tiga pembicara yakni Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kemudian, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, dan Adiwarman Azwar Karim dari Karim Consulting.