Korea Selatan Dorong Percepatan Pembangunan PLTA Bongka Di Sulteng

PLTA Bongka diyakini dapat membantu program pemerintah Indonesia mencapai target energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Proyek PLTA Bongka merupakan bagian dari peningkatan status hubungan kedua negara dari Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership yang disepakati dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jaein di Jakarta bulan Oktober 2017.

Dalam Forum Bisnis yang digelar bersamaan dengan pertemuan kedua kepala negara itu. perusahaan air publik Korea Selatan, K-Water, telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.  

Begitu antara lain dikatakan Counsellor Infrastruktur dan Transportasi Kedubes Korea Selatan, Bae Seokjoo ketika membuka Workshop Bongka Hydro Power Power Plant yang diselenggarakan di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis pagi (22/8)

Workshop tersebut dihadiri wakil-wakil dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan PT PLN, serta Bupati Tojo Una-Una Mohammad Lahay dan PT Bona Nova Energi.

Dari Korea Selatan, selain Kedutaan Besar yang menyelenggarakan kegiatan juga hadir Kepala Perwakilan K-Water, perusahaan air publik milik Korea Selatan.  

Mengingat arti penting pembangunan PLTA Bongka ini, Mr. Bae mengharapkan dukungan penuh dari para pihak terkait.  

Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan K-Water di Indonesia, Kwon Kidong. Dia mengatakan bahwa proyek ini adalah kelanjutan dari proyek Masterplan of Water Resources of Sulawesi tahun 2015.

Ia menambahkan, PLTA Bongka merupakan salah satu proyek terbesar yang sedang digarap K-Water di Indonesia.

Dalam pengerjaan proyek itu, K-Water menggandeng partner lokal PT. Bongka Nova Energi.

Mr. Kwon mengakui, pelaksanaan proyek PLTA Bongka tidak semudah yang diharapkan. Ada upaya dari pihak-pihak lain untuk mengganjal proyek itu, namun sejauh ini pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang tidak kecil.

Adapun Wakil Presiden Yooshin Engineering Corporation, Ko Ickhwan, menjelaskan, survei teknis diharapkan selesai tahun ini.

Lalu di tahun 2020 diharapkan izin Amdal diperoleh, dan desain dam atau bendungan air disetujui. Setelah itu pembangunan konstruksi diharapkan dapat dilakukan pada 2021 dan operasional dapat dimulai tahun 2026.

Deputi Asisten Infrastruktur Energi, Kemenko Perekonomian, Sunandar, mengatakan, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia berusaha meningkatkan arus investasi asing.

Untuk mendukung upaya itu, Kemenko Perekonomian membentuk Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), selain menetapkan belasan paket ekonomi yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan investasi seta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Adapun Sekretaris KPPIP Bastary Pandji Indra berharap operasional PLTA Bongka dapat dimajukan satu tahun, dari rencana awal di tahun 2026 menjadi 2025.

Alasannya, karena target 23 persen energi terbarukan pemerintahan Jokowi adalah di tahun 2025. Alasan lainnya, agar proyek ini dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut.