APJII Setuju Jokowi, Data Adalah Jenis Kekayaan Baru Yang Lebih Mahal Dari Minyak Bumi

Di tengah peningkatan jumlah pengguna internet, kedaulatan data menjadi semakin relevan untuk diperbincangkan dan diperjuangkan.

Ini juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR RI hari Jumat lalu (16/8).

Ketika itu Jokowi menegaskan, negara ini harus sigap menghadapi ancaman kejahatan siber yang salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi. Menurut Jokowi, data adalah jenis kekayaan baru Indonesia yang bahkan lebih berharga dari minyak bumi.

Menurut Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, pernyataan Jokowi itu benar belaka. Dengan demikian, regulasi perlindungan data pribadi harus segera diterbitkan.

“Harus ada kepastian keamanan data bagi setiap warga negara. Sebab hal ini penting karena sebagai bentuk melindungi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri,” ujar Jamal.

Menurut Jamal, di era digital seperti sekarang ini, perlindungan data pribadi sudah semakin mendesak.

Berdasarkan survei mengenai penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia yang dilakukan APJII dan Polling Indonesia tahun 2018, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube adalah yang paling sering dikunjungi.

“Apalagi di media sosial, banyak ditemui data pribadi masyarakat yang mudah didapatkan. Maka dari itu, APJII mendukung upaya dari pemerintah untuk segera menyiapkan regulasi tersebut,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, masyarakat pun harus sadar bahwa di era internet data pribadi merupakan sesuatu yang begitu penting. Tidak sekadar catatan identitas semata. Namun lebih dari itu.

“APJII pun turut berkontribusi untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya data pribadi melalui Miss Internet Indonesia. Tujuannya agar masyarakat semakin sadar dan paham mengenai hal ini,” kata pria kelahiran Aceh ini.

Dilanjutkannya, konsep kedaulatan siber yang diutarakan Presiden Jokowi juga sangat penting. Karena selain dari sisi keamanan, kedaulatan siber juga harus dilakukan. Seperti tugas APJII sebagai pengelola IP Address di negeri ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan siber.

APJII adalah organisasi nirlaba yang telah berdiri sejak 15 Mei 1996. Mulai dari 2016, APJII menjadi organisasi terbuka yang anggotanya bukan hanya penyelenggara jasa telekomunikasi saja tapi juga untuk seluruh institusi Indonesia yang menggunakan atau bekecimpung dalam Teknologi Internet.