Perombakan Direksi Bank BUMN Tidak Etis, Tidak Profesional, Membebani Menteri Baru

Keputusan tersebut jelas-jelas melanggar instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinet agar tidak mengambil keputusan strategis sampai pembentukan kabinet baru di bulan Oktober. Selain itu, perombakan itu juga akan membebani Menteri BUMN periode 2019-2024.

Hal tersebut dikatakan ekonom dari Center of Reform on Economic (Core), Piter Abdullah, saat menghadiri diskusi "Kontroversi Rotasi Direksi BUMN: Istana Melarang, Menteri BUMN Melenggang".

“Sebenarnya, direksi atau komisaris BUMN secara etis tidak bisa diberhentikan tengah jalan tanpa penjelasan yang jelas,” kata Piter di Sofyan Hotel, Menteng, Jakarta, Selasa (13/8).

Menurutnya, pergantian direksi atau komisaris di tengah jalan dapat mencoreng nama baik orang-orang tersebut. Untuk menjunjung tinggi profesionalitas, keputusan perombakan direksi harus menunggu selesainya masa transisi pemerintahan Jokowi periode kedua.

“Kalau pemilik tidak bisa menjelaskan alasannya, (direksi) tidak boleh diganti. Misalnya saya direksi, diberhentikan tanpa alasan, nama baik saya terganggu,” tambahnya.

Pergantian direksi bank BUMN dua bulan menjelang pembentukan kabinet baru juga berpotensi membebani Menteri BUMN yang baru.

"Kalau direksi yang dipilih tidak sesuai dengan visi menteri BUMN yang baru, ini akan jadi beban," tegasnya.

Sebanyak empat BUMN (tiga di antaranya dengan modal inti di atas Rp 30 triliun), dan satu perusahaan gas yang masuk di bawah kendali PT Pertamina (Persero) yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akan menggelar RUPS Luar Biasa.

Empat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 30 Agustus di Menara BNI; lalu Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 2 September dikantor pusat BRI.

Sedangkan PGAS menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.