Selain Rangkap Jabatan, Ini Sederet Kasus Garuda Di KPPU

Komisioner KPPU, Guntur Saragih (kanan)/Ist

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap perkembangan kasus persaingan usaha di industri penerbangan yang melibatkan maskapai Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, dan Lion Air.

Komisioner KPPU, Guntur Saragih menjelaskan, ada 5 kasus yang tengah ditangani KPPU, yaitu dugaan dihalang-halanginya penjualan tiket Air Asia di agen travel online, kasus rangkap jabatan Garuda-Sriwijaya, dugaan kartel tarif kargo, kartel tiket pesawat, dan yang terbaru kasus travel umrah yang juga melibatkan Garuda Indonesia.

Dalam kasus rangkap jabatan, Dirut Citilink, Juliandra Nurtjahjo yang seharusnya dijadwalkan memberi keterangan kembali mangkir dengan alasan mendapat tugas dari pemegang saham Citilink ke beberapa kota di Indonesia.

Melalui surat resmi, Juliandra meminta pengunduran jadwal pada Selasa (09/07). Padahal pada tangal 3 Juli yang lalu, Juliandra juga sudah mengajukan jadwal pengunduran hingga hari ini.

"Kami sampaikan pada semua pihak, siapapun itu untuk bisa kooperatif dan segera memenuhi panggilan kami," ujar Guntur di media center KPPU, Jakarta, Senin (8/7).

Selain itu, KPPU juga akan memanggil mantan Komisaris Sriwijaya, Henry Lie terkait dengan proses rangkap jabatan. Sementara rencana pemanggilan Menteri BUMN, Rini Soemarno masih akan dikaji.

"Kami akan rapat lagi untuk menentukan apakah diperlukan untuk meminta keterangan dari Menteri BUMN," imbuhnya.

Untuk kasus dugaan kartel tarif kargo, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, POS dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) hari ini mendatangi KPPU untuk memberi keterangan seputar kenaikan harga tarif surat muatan udara (SMU) atau kargo udara.

Wakil Ketua Asperindo, Budi Paryanto mengatakan, salah satu keterangan yang disampaikan adalah tentang kenaikan tarif SMU yang menurutnya di luar kebiasaan.

"Pertama dari sisi kenaikannya yang berturut-turut selama periode waktu enam bulan terakhir, dan yang kedua persentase kenaikannya itu di luar kewajaran, akumulasi yang terendah itu 70 persen, yang tertinggi sampai angka 350 persen untuk beberapa sektor kota tujuan," ungkap Budi.

Ditambahkan Guntur, selain kasus kartel tiket yang banyak mendapat perhatian media, dugaan kartel tarif kargo ini juga masih berjalan. Dalam kasus ini, KPPU berencana melakukan ekspose perkembangan kasusnya pekan depan.

"Minggu depan akan kami ekspos dan akan kami putuskan nanti di rapat komisi," ujar Guntur.

Sedangkan yang terbaru tentang travel umrah, Guntur menjelaskan ada empat terlapor pelaku usaha travel agent yang diberikan oleh pihak Garuda. Hal itui berpotensi membuat persaingan tidak sehat dengan travel umroh lainnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020
Video

Bergerak Serentak, Seruan Mahasiswa Batalkan OmnibusLaw

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020

Artikel Lainnya

Ikan Arwana Kalimantan Siap Ekspor, Kemenko Marves Targetkan Pengiriman Dilakukan Tiap Pekan
Ekbis

Ikan Arwana Kalimantan Siap ..

13 Juli 2020 04:57
Gugatan 15 T Telkomsel Harusnya Jadi Pengakuan Industri Telekomunikasi Selama Ini Lengah
Ekbis

Gugatan 15 T Telkomsel Harus..

12 Juli 2020 19:13
Menko Airlangga Ajak UMKM Bertransformasi Menuju Ekonomi Digital
Ekbis

Menko Airlangga Ajak UMKM Be..

12 Juli 2020 13:32
Revitalisasi UMKM, Kunci Bangkitkan Ekonomi Di Tengah Pandemik
Ekbis

Revitalisasi UMKM, Kunci Ban..

12 Juli 2020 02:26
Digempur Corona, Indonesia Harus Hidupkan Kembali Ekonomi Kerakyatan
Ekbis

Digempur Corona, Indonesia H..

11 Juli 2020 12:16
Faisal Basri: Kenaikan Kelas Indonesia Berpendapatan Menengah Ke Atas Bertahan 1 Tahun
Ekbis

Faisal Basri: Kenaikan Kelas..

11 Juli 2020 03:45
Budidaya Lobster Model Keramba Dasar Cocok Bagi Perairan Berombak Besar
Ekbis

Budidaya Lobster Model Keram..

11 Juli 2020 01:46
Ada Fasilitas Permodalan, Pemerintah Minta Pelaku UMKM Daftarkan Usahanya
Ekbis

Ada Fasilitas Permodalan, Pe..

11 Juli 2020 00:35