Pemerintah Diminta Selesaikan Masalah Pelabuhan Marunda

Namun demikian, pemerintah juga harus mampu memberikan kepastian hukum kepada investor yang telah menanamkan modal dalam proyek infrastruktur di Tanah Air.

Salah satu yang mejadi sorotan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto adalah sengketa antara PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan anak usahanya PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam kepemilikan hak konsesi kepelabuhanan di Marunda.

Menurutnya, sengketa itu bisa berdampak negatif ke iklim investasi Indonesia dan harus diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

"Ya dong (ganggu masuknya investasi), kami ingin ada stabilitas dan kepastian hukum investasi," ujar Yugi saat dihubungi, Jakarta, Senin (24/6).

Dia mengingatkan bahwa keberadaan Pelabuhan Marunda sangat penting untuk menunjang kegiatan kepelabuhan di Tanjung Priok, khususnya di sektor perekonomian.

Sementara mengenai konsesi kepelabuhanan, Yugi menilai hal itu mutlak kewajiban harus dijalankan sesuai UU 17/2008.

"Konflik terkait konsesi sebaiknya segera diselesaikan terlebih dahulu, karena merupakan media bagi negara untuk menggandeng swasta meringankan beban APBN," ucapnya.

Oleh karenanya, dirinya meminta pemerintah untuk turun tangan dalam penyelesaian konsesi tersebut, jika memang hal tersebut tidak kunjung selesai secara legal di mata hukum.

"Difasilitasi lembaga hukum sesuai perjanjian para pihak. Apabila belum selesai secara legal, tidak ada salahnya (turun tangan), toh semua untuk kebaikan semuanya," paparnya.

Pelabuhan Marunda dioperasikan PT KCN merupakan perusahaan patungan dari PT KBN dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU). Pembangunan Pelabuhan Marunda kini menuai polemik berlarut-larut seiring adanya konflik internal terkait kepemilikan saham.