Cerita Sri Mulyani Soal Amburadulnya Pencatatan Aset Negara, Menteri Bisa Seenaknya Jual Tanah

Belakangan, video itu diketahui adalah saat Sri Mulyani memberikan kuliah umum di Universitas Gajah Mada (UGM) 25 September 2018 lalu.

Dalam awal video, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada awalnya, Republik Indonesia tidak memiliki neraca. Jadi harta milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord.

"Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali tidak ada pembukuannya, jadi waktu kemudian terjadi krisis kemudian kita punya Undang-Undang keuangan negara dan pembendaharaan negara kita baru membangun neraca keuangan," kata Sri dalam rekaman video itu.

Ia menceritakan, di tengah krisis itulah baru semua tersadar untuk memulai membukukan dan mencatat segala aset negara.

Sri mencontohkan, di zaman dia masih muda, sering sekali ada universitas membangun perumahan dosen menggunakan tanah milik negara. Tanah itu kemudian dibangun untuk menjadi tampat tinggal para dosen.

"Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukuan universitas tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya, itu banyak sekali barang milik negara," katanya.

Belum lagi, lanjut Sri Mulyani, dahulu tanah-tanah negara sering dijual tanpa pencatatan. Menteri kala itu bisa jual tanah seenaknya. "Kalau menterinya lagi senang kalau kepengin jual tanah, jual tanah saja, karena dulu gak pernah ada pengadministrasian," katanya.

Sehingga, kala itu, banyak sekali negara ini kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh, tambah Sri, Komplek Senayan Gelora Bung Karno.

Ia mengungkapkan, dulu Presiden Soekarno membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggala Wana Bhakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia, itu semuanya sampai ke Plaza Senayan.

"Itu semuanya adalah semua komplek milik negara. Karena tidak pernah dibukukan suatu saat terjadi tadi kerjasama-kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam titlenya, kita hilang yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bahwa titlenya tetap punya pemerintah tapi kerjasamanya boleh swasta.

"We are loosing quite a lot significant position. Lokasi, hanya karena dulu republik ini gak punya buku. Gak punya neraca. Jadi Anda-Anda semuanya yang masih baru-baru ini yang masih muda-muda sekali, this is what I call as revolusinya Indonesia tidak dengan mungkin berdarah-darah," imbuhnya.