Kepentingan Debitur Dilindungi UU Jaminan Fidusia

Foto: Net

UU Jaminan Fidusia mempunyai peran penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. UU 42/1999 yang bersifat accesoir ini merupakan landasan hukum terhadap perjanjian kredit.

Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daulat Pandapotan Silitonga mengatakan UU ini sangat memperhatikan kepentingan debitur, dengan memberikan jaminan hukum kepada benda bergerak atau kendaraan yang dikredit dari kreditur.

Dia menjelaskan bahwa jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu di antara para pihak.

“Perjanjian ini harus mengikuti dan melihat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur,” kata Daulat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/5).

Di dalam pasal 14 ayat 3 UU Jaminan fidusia mengatur jaminan lahir saat dilakukan pendaftaraan jaminan fidusia. Artinya, apabila jaminan fidusia belum didaftarkan, maka kreditur belum memiliki hak jaminan fidusia. Termasuk, hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijaminkan.

Hal ini, sambung Daulat, tentu memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui lembaga pendaftaran fidusia.

“Meski tujuan pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan, utamanya guna melindungi kepentingan kreditur sebagai penyedia dana dalam perjanjian pinjam meminjam, namun kententuan yang terdapat di UU Jaminan Fidusia tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang, termasuk kepentingan debitur,” sambungnya.

Kreditur dalam UU ini tidak diberi kewenangan untuk mengambil paksa benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari tangan debitur. Mereka harus melakukan hal tersebut dengan bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian.

“Dalam rangka eksekusi fidusia, Kapolri sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri 8/2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berlaku sejak 22 Juni 2011,” tutupnya.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020
Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Lebaran

Rabu, 03 Juni 2020

Artikel Lainnya

Resmikan Kios WarNU dan Kartu Santri, Pemerintah Lanjut Target Satu Juta Kartu Digital Dalam Empat Tahun
Ekbis

Resmikan Kios WarNU dan Kart..

05 Juni 2020 11:01
Strategi Reborn Dan Survive, Angkasa Pura I Gandeng Pelita Air Service Luncurkan Pesawat Kargo
Ekbis

Strategi Reborn Dan Survive,..

05 Juni 2020 10:34
PLN Keluarkan Skema Untuk Hindari Lonjakan Tagihan Para Pelanggan
Ekbis

PLN Keluarkan Skema Untuk Hi..

04 Juni 2020 17:44
AS Akan Selidiki Skema Pajak Digital Beberapa Negara Termasuk Indonesia, Sri Mulyani Belum Mau Komentar
Ekbis

AS Akan Selidiki Skema Pajak..

04 Juni 2020 06:52
BP Tapera Bakal Beroperasi, Pasar Perumahan Makin Seksi
Ekbis

BP Tapera Bakal Beroperasi, ..

03 Juni 2020 20:26
Siap-siap, Pengguna Sepeda Motor Akan Diminta Turun Saat Isi BBM
Ekbis

Siap-siap, Pengguna Sepeda M..

03 Juni 2020 17:13
Industri Rokok Elektrik Makin Berkontribusi Bagi Penerimaan Negara
Ekbis

Industri Rokok Elektrik Maki..

02 Juni 2020 17:44
Siap Jalankan New Normal, Begini Skenario Bank BTN
Ekbis

Siap Jalankan New Normal, Be..

02 Juni 2020 11:33