Semua Kementerian terkait yang terlibat dalam pembahasan pengembangan industri petrokimia nasional sudah seharusnya menghapus ego sektoral.
Komitmen tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan industri tersebut.
Apalagi, rencana pengembangan petrokimia melalui Tuban Petro sudah dibahas Lintas Kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Menko Perekonomian, Sekretariat Negara, hingga Kementerian Hukum dan HAM.
Peraturan Pemerintah (PP), yang akan menjadi payung hukum pengembangan industri petrokimia, pun sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi. Karena itu diharapkan segera ditandatangani.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, akibat impor petrokimia yang tinggi, defisit transaksi berjalan, sulit ditekan. Akibatnya berdampak negatif bagi perekonomian.
"Ya, kita jangan lagi impor-impor petrokimia lah, sekarang kan ini masih banyak sekali impor, ke depan jangan lagi. Harus ada pengembangan industri di dalam negerinya," kata Luhut di Jakarta, kemarin.
Ketika ditanya mengenai
progress PP Konversi MYB Tuban Petro, yang saat ini masuk ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi dan sinkronisasi, sebagai dasar pengembangan industri petrokimia, ia mengaku belum mendapat informasi terbaru.
"Untuk
progress-nya, saya belum tahu, nanti dicek lagi, " katanya singkat.
Namun yang pasti, ia meminta pembangunan industri peterokimia segera dituntaskan, karena menjadi dasar penting agar proses hilirisasi bisa berjalan dengan baik.
Kata dia, keberadaan industri petrokimia di sekitar kilang penting untuk menekan impor.
"Jangan mundur lagi, karena saya sudah tiga tahun dorong petrokimia, tidak jalan-jalan," tegas Luhut, belum lama ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Impor petrokimia harus secepatnya ditekan dengan menggenjot potensi di dalam negeri. 
.jpeg)
