Komentari Data Pertanian Tanpa Data Valid, Pengamat: Bhima Yudistira Tendensius

Jumat, 10 Mei 2019, 02:05 WIB | Laporan: Elitha Tarigan

Tjipta Lesmana/Net

Mengomentari sektor pertanian tanpa data yang valid hanya akan berujung pada opini yang sifatnya tendesius.

Demikian ditegaskan oleh Pengamat Politik dan Pertanian, Tjipta Lesmana saat ditanya mengenai pernyataan dari pengamat ekonomi INDEF (Insititute for Development of Economics and Finance), Bhima Yudhistira yang menyebut bila data pertanian jauh dari akurat.

"Data yang digunakan jauh dari valid dan tendensius,” ujar Tjipta di Jakarta, Kamis (9/5).

Bicara tentang data pertanian, lanjutnya, peran Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sangat penting. Tercatat bahwa di era Presiden Jokowi volume ekspor pertanian melonjak 26,9 persen. Dimana pada tahun 2013 sebesar jumlahnya adalah 33,5 juta ton dan kemudian melonjak jadi 42,5 ton di tahun 2018.

“Apa ini bukan suatu keberhasilan? Begitu juga PDB pertanian tumbuh 3,7 persen,” jelasnya.

Begitu juga dengan PDB, lanjut Tjipta lagi, dua tahun sebelumnya hanya bertengger di angka Rp969 triliun, kemudian meningkat jadi Rp1.005 triliun di tahun 2018. Dengan kata lain PDB pertanian meningkat 3,5 persen.

Keberhasilan Kementerian Pertanian menahan laju inflasi menurutnya juga harus diacungi jempol. Selama 4,5 tahun ini inflasi bahan pangan dinilai menurun karena di tahun 2014 sempat melompat ke angka 10,57 persen dan turun drastis di tahun 2017 menjadi 1,26 persen saja.

Tjipta juga menyinggung keberhasilan Kementan dalam mendorong laju ekspor dari berbagai komoditas pangan. Salah satunya adalah ekspor kelapa, kakao, cengkeh, kapas, pala, kelapa sawit, karet dan lainnya yang mencapai lebih dari Rp600 miliar ke Argentina yang baru mulai dirintis oleh Kementan.

Hal lain yang juga digarisbawahi oleh Tjipta Lesmana adalah kenaikan signifikan investasi di sektor pertanian. Jika pada 2013 investasi tersebut hanya senilai Rp29,3 triliun, tapi Kementan berhasil mendorongnya jadi Rp61,6 triliun di tahun 2018

“Total investasi secara kumulatif dari 2013 lebih dari Rp 250 triliun,” jelasnya.

Masih menurut angka BPS, kata Tjipta lagi, pemerintah Jokowi diam-diam berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan. Diketahui bahwa NTP Pertanian 2018 sebesar 102,46, naik 0,42 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 102,03.

Memang diakui oleh Tjipta kenaikan ini belum menggembirakan sehingga semua pemangku kepentingan di bidang pertanian masih harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani.

Dari aspek pemberantasan korupsi, lanjutnya, Tjipta menilai kinerja Kementan era Jokowi sudah menggoreskan prestasi yang pantas dibanggakan. Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian dianggap sangat terbuka karena berani mengundang KPK untuk berkantor di Kementan, memeriksa langsung tata kelola di kementerian tersebut. Bahkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementan yang diberikan oleh BPK tahun 2016 kemarin menurutnya sebagai cermin tata-kelola administrasinya yang dinilai bagus dan transparan.

“Di era sebelumnya Kementerian Pertanian terkenal sebagai salah satu kementerian yang "kotor”. Untuk itu KPK telah memberikan penghargaan khusus kepada Kementan,” ungkapnya.

Pernyataan Bhima Yudistira terkait swasembada beras menurutnya juga perlu dikoreksi. Menurutnya Bhima harus mengetahui bahwa 3 juta ton impor beras di tahun 2018 hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri tertentu, salah satunya pakan. Bahkan sampai sekarang beras tersebut masih disimpan di gudang Bulog alias belum dikonsumsi.

“Tapi, pada tahun 2016-2017 Indonesia benar-benar tidak impor beras," imbuhnya.

Secara keseluruhan, Tjipta menegaskan bahwa prestasi Kementerian Pertanian dibawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman sulit dibantah. Presiden Jokowi sendiri beberapa kali secara terbuka memuji kinerja Menteri Pertanian.

“Bahwa di sana-sini ada suara miring yang menghantam Pak Amran, boleh jadi bermotifkan politik untuk mempengaruhi Presiden Jokowi mencopot Amran pada kabinet barunya pasca dilantik 20 Oktober 2019," tegasnya.

Lebih lanjut Prof Tjipta menyebutkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 masih 5 bulan lagi. Tapi kasak-kusuk tentang susunan kabinet baru sudah merebak di masyarakat.

"Bisa saja sudah ada orang-orang yang ngebet jadi Menteri Pertanian dengan membonceng pengamat dan akademisi tertentu untuk menjatuhkan Amran," ujarnya.

“Ya kita buktikan saja nanti apakah Amran dilengserkan atau tetap dipakai Jokowi sebagai Menteri Pertanian," pungkasnya.
Editor: Azairus Adlu

Kolom Komentar


loading