Sebab, selama ini, meskipun pada Oktober 2018 diluncurkan aplikasi berbasis andoird yang disebut Laut Nusantara, namun hingga kini, tidak semua nelayan tradisional Indonesia bisa menikmati aplikasi tersebut.
Aplikasi ini berisi berbagai macam fitur, salah satunya peta laut, harga ikan di pelabuhan, titik potensi tangkapan serta memuat kecepatan angin dan ketinggian gelombang.
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengritisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengklaim nelayan yang telah menggunakan aplikasi itu berhasil meningkatkan hasil tangkapan ikan.
“Aplikasi Laut Nusantara masih memiliki banyak kendala. Pertama, bagaimana dengan nelayan yang tidak memiliki android dan masih menggunakan telepon genggam biasa. Kedua, KKP harus mempertimbangkan wilayah yang masih belum memiliki signal. Aplikasi Laut Nusantara belum bisa mewakili kebutuhan paling riil dari nelayan tradisional Indonesia,†papar Susan, Jumat (18/4).
Susan melanjutkan, di Sangiang, Banten, nelayan hingga hari ini belum menikmati listrik dan tidak memiliki signal di daerahnya. Kondisi serupa dialami nelayan di Pulau Binongko yang tidak memiliki akses listrik, sehingga sulit digunakan aplikasi Laut Nusantara.
Pihaknya memandang, tanpa aplikasi ini sejak lama nelayan nusantara telah mengenal laut. Mereka memiliki pengetahuan tentang cuaca, gelombang, potensi ikan dan pengetahuan lainnya.
Namun pengetahuan itu belum diakui negara, sehingga nelayan kerap menghadapi tekanan investasi seperti reklamasi, pertambangan di pesisir, industri pariwisata.
Jika kedaulatan nelayan atas ruang belum diakui serta fasilitas masyarakat pesisir belum memadai, aplikasi ini dikhawatirkan hanya menguntungkan pebisnis besar di sektor perikanan.
Padahal mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional. Perahu serta peralatan mereka daya jelajahnya sangat terbatas.
“Jika aplikasi ini digunakan oleh pebisnis besar, dengan kecepatan dan daya jangkau yang mereka miliki, bisa merugikan nelayan kecil yang memiliki akses dan daya jangkau terbatas,†ujar Susan.
Oleh karenanya, lanjut Susan, di sisa masa jabatan Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, seharusnya KKP lebih fokus menyelesaikan masalah perampasan ruang ketimbang sekedar membuat aplikasi.
"Nelayan butuh laut, akses dan kontrol bukan aplikasi yang tidak bisa digunakan di banyak wilayah pesisir Indonesia," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Di masa-masa akhir periode pemerintahan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti diminta segera memaksimalkan perlindungan nelayan dari perampasan ruang. 
BERITA TERKAIT: