Regulasi tersebut yaitu Peraturan Menteri (Permen) perhubungan nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
"Jadi gini kan ada formula penetapan tarif, itu sudah diatur dalam Permen nomor 14 Tahun 2016, nah tapi memang peraturan itu tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang," ungkap David saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/3).
"Misalnya harga avtur sudah turun, makanya pemerintah tidak hanya tidak bisa mengimbau supaya turun, tetapi dia harus merubah aturannya, karena dalihnya maskapai bahwa mereka belum melanggar aturan tarif atas dan tarif bawah," lanjutnya.
David mengatakan, apa yang dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga dinilai tidak tepat, sebab penurunan harga tiket tidak akan terjadi jika regulasi peraturan tersebut belum diubah.
"Jadi yang selama ini dilakukan menteri perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi itu gak tepat, dia ga bisa main imbau imbau turun karena aturannya masih memungkinkan harga yang ditetapkan sekarang yang dirasa mahal," paparnya.
Penurunan tiket pesawat memang dirasa perlu dilakukan, David mengamati sejauh ini harga tiket pesawat telah menyebabkan perjalanan ekonomi jadi terganggu, seperti distribusi mobilitas, penumpang, industri, perhotelan dan lainnya.
"Semuakan terganggu dengan mahalnya harga tiket, apalagi dibarengi penetapan bagasi berbayar, terus dibarengi lagi dengan naiknya harga kargo pengiriman sehingga banyak jasa pengiriman yang gulung tikar," tandas dia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menilai, pemerintah tidak bisa hanya sekadar mengimbau turunkan harga tiket pesawat, jika regulasi tarif batas atau dan bawah tidak diubah. 
